
NUSAREPORT-Jakarta, Selasa 20/1/2026,- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, mencatat lonjakan laporan dari warga negara Indonesia (WNI) dalam rentang 16–19 Januari 2026. Total sebanyak 911 WNI melapor, sebagian besar merupakan pekerja perusahaan penipuan daring yang melarikan diri dari sindikat setelah pemerintah Kamboja melakukan operasi besar-besaran terhadap jaringan scam online di berbagai wilayah.
Dalam keterangan resminya, KBRI Phnom Penh mengungkapkan bahwa para WNI tersebut menghadapi beragam persoalan serius, mulai dari tidak memiliki paspor, overstay, hingga terjebak dalam situasi kerja ilegal yang rentan eksploitasi. Sepanjang 2025, KBRI Phnom Penh telah menangani 5.088 kasus WNI bermasalah, dan hanya dalam Januari 2026 saja, jumlahnya telah mencapai 1.047 kasus.
Lonjakan ini menegaskan bahwa persoalan WNI di luar negeri bukan sekadar isu ketenagakerjaan, melainkan juga berkaitan erat dengan ekosistem kejahatan digital lintas negara.
Namun, pengungkapan ini juga memunculkan pertanyaan besar: apakah yang terjadi benar-benar penindakan tuntas, atau sekadar pergeseran pola.
Sejumlah pengamat menyebut bahwa setelah berbagai diagram jaringan judi online viral di publik, yang terjadi bukanlah penangkapan massal, melainkan apa yang mereka sebut sebagai “pembersihan jejak”. Para operator besar dikabarkan menghilang sementara, berpindah lintas negara, atau “mengamankan diri” hingga situasi mereda.
Nama-nama situs berubah, rekening penampung diganti, tetapi infrastruktur utama. mulai dari server, sistem admin, hingga layanan pelanggan. diduga tetap beroperasi dengan pola yang sama. Dalam dunia kejahatan terorganisir, kekosongan kekuasaan hampir tidak pernah terjadi. Jika satu figur tumbang, struktur akan segera beradaptasi.
Seorang analis kejahatan digital menyebut bahwa bisnis judi online memiliki satu keunggulan utama: likuiditas ekstrem. Uangnya cepat berpindah, sulit dilacak, dan volumenya besar. Hal inilah yang membuatnya rawan masuk ke wilayah abu-abu politik.
Dalam konteks menjelang tahun politik 2024 lalu, aliran dana dari sektor illegal, termasuk judi online dan tambang illegal, diduga menjadi bagian dari “logistik bawah tanah”: mulai dari operasi senyap, pembiayaan relawan, hingga praktik serangan fajar.
Struktur jaringan pun disebut mengalami transformasi. Jika sebelumnya lebih tersentralisasi, kini pola operasinya berubah menjadi sel-sel terputus (decentralized cell), membuatnya jauh lebih sulit dilacak dan dihancurkan secara menyeluruh.
Kesimpulan sementara yang mengemuka: jaringan 303 tidak hilang. Ia beradaptasi. Ia bertransformasi.
Publik disuguhi drama, emosi, dan tragedi personal. Namun, di balik itu, aliran uang besar justru jarang disentuh secara transparan. Sejumlah sinyal, menurut para pengamat, perlu dibaca dengan jernih: minimnya penyitaan aset yang diumumkan ke publik, perubahan hukuman, dan fokus pemberitaan yang bergeser dari struktur ke aktor.
Lonjakan 911 WNI yang melapor ke KBRI Phnom Penh adalah potongan kecil dari mosaik besar: bahwa kejahatan digital lintas negara, eksploitasi tenaga kerja, dan politik uang bukan berdiri sendiri. Mereka saling terkait.
Dan selama struktur besar itu tidak disentuh, yang akan terus muncul hanyalah korban-korban baru. (Sumber Alc + diolah)
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”