NUSAREPORT – Jakarta ,- Pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap terjaga di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menepis pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menyebut MBG menjadi pemicu kenaikan harga pangan di sejumlah daerah. Menurut Sudaryono, variasi harga yang terjadi bukan disebabkan oleh lonjakan permintaan akibat program tersebut, melainkan dipengaruhi faktor geografis dan keterbatasan logistik.
Ia menjelaskan bahwa wilayah dengan akses transportasi yang sulit cenderung menghadapi distribusi lebih lambat sehingga memengaruhi stabilitas harga. Sementara harga pangan yang naik di wilayah dengan logistik lancar dinilai sebagai anomali dan tidak mencerminkan kondisi stok nasional secara umum.
Sebelumnya, Nanik S. Deyang menyampaikan bahwa beberapa komoditas mulai sulit ditemukan di pasar sejak implementasi MBG berjalan. Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait meningkatkan kapasitas produksi bahan baku MBG, termasuk melalui penyediaan lahan pertanian oleh Kementerian ATR/BPN seluas 200 ribu hektare di Jawa dan 300 ribu hektare di luar Jawa.
Sebagai bagian dari dukungan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 13 provinsi. Pada tahap awal, pemerintah akan membangun 152 dapur SPPG senilai Rp1,23 triliun. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, sanitasi, serta kendaraan distribusi makanan. Sepanjang 2025, pemerintah menargetkan pembangunan 222 dapur SPPG, dengan prioritas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan nilai anggaran mencapai Rp1,97 triliun.
Pada level daerah, implementasi Program MBG diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi lokal, termasuk di Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo. Peningkatan permintaan komoditas pangan dari petani dan pelaku UMKM diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi produktif berbasis pangan domestik. Pemerintah daerah dipandang perlu mempersiapkan strategi agar peluang tersebut dapat dioptimalkan, terutama terkait kesiapan pasokan, stabilitas harga, dan efisiensi rantai pasok.
Di Kabupaten Bungo, potensi komoditas pertanian seperti padi, hortikultura, unggas, dan perikanan dapat diarahkan sebagai pemasok kebutuhan bahan baku MBG. Penguatan kelembagaan petani, kemitraan dengan koperasi pangan, serta pemberdayaan UMKM pengolahan makanan menjadi elemen penting agar dampak ekonomi program ini tidak hanya berfokus pada konsumsi, tetapi juga mampu meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat lokal.
Selain itu, koordinasi lintas instansi dan pembenahan infrastruktur distribusi menjadi langkah strategis untuk memastikan stabilitas pasokan pangan daerah. Upaya tersebut penting agar wilayah tidak bergantung pada pasokan dari luar yang berpotensi memicu fluktuasi harga dan menekan daya saing produk lokal.
Dengan pembangunan SPPG yang sedang berlangsung, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mewujudkan ekosistem pangan berkelanjutan yang menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan gizi masyarakat. Program MBG tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kesehatan generasi muda, tetapi juga menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan
= Sumber diolah dari Alliance , Sabtu 22 November 2025 =