Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) era Presiden Joko Widodo, Nadiem Makarim saat selesai diperiksa Kejaksaan Agung, Senin, 23 Juni 2025.(dok.publik-NR)
NUSAREPORT – Bandung,- Dakwaan memperkaya diri sendiri hingga Rp809,5 miliar terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook menjadi tuduhan yang mengguncang ruang publik.
Tuduhan ini bukan sekadar perkara hukum biasa. Ia menyentuh satu pertanyaan mendasar: apakah sistem yang meminta seseorang memperbaiki birokrasi, justru menghancurkan orang itu ketika perubahan mulai terjadi?
Tokoh intelektual Indonesia Goenawan Mohamad secara terbuka menyatakan keraguannya terhadap dakwaan tersebut. Ia bahkan mendorong Nadiem untuk tampil sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan sebuah langkah moral untuk menjaga kewarasan hukum.
“Saya tahu Nadiem. Saya tahu betul tidak mungkin dia melakukan hal itu,” ujar Goenawan kepada wartawan, Senin, 22 Desember 2025.
Goenawan mengaku telah lama mengenal keluarga Nadiem, jauh sebelum ia menjadi menteri di era Presiden Joko Widodo, bahkan sebelum dikenal sebagai pendiri Gojek. Menurutnya, Nadiem tumbuh dalam tradisi keluarga yang menjadikan integritas sebagai nilai utama.
Nadiem adalah cucu Hamid Algadri, tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan orang dekat Sutan Sjahrir, sebuah generasi politisi yang dikenang karena kesederhanaan, kejujuran, dan keteguhan moral.
“Zaman itu belum ada anggota parlemen kaya karena disogok-sogok. Nilai itu tertanam kuat dalam keluarga. Jangan merusak Indonesia,” tegas Goenawan.
Jaksa dalam perkara ini menyebut adanya kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun, yang dikaitkan dengan dugaan kemahalan harga Chromebook serta pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang dinilai tidak perlu.
Namun, bagi Goenawan, persoalan ini jauh melampaui benar atau salahnya satu individu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah cara negara mendefinisikan tanggung jawab hukum, terutama dalam kebijakan publik yang bersifat sistemik dan kolektif.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa korupsi bukan semata soal angka kerugian negara.
“Korupsi itu bukan hanya soal uang negara. Ia merusak kepercayaan,” katanya.
Kasus yang menimpa Nadiem, menurut Goenawan, berpotensi menjadi sinyal buruk bagi generasi muda berintegritas yang ingin masuk ke pemerintahan. Bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena sistem belum sepenuhnya menyediakan ruang aman bagi kerja yang lurus dan niat reformasi.
Dalam konteks ini, publik dihadapkan pada dilema besar:
apakah negara sedang menegakkan hukum, atau justru memperkuat ketakutan kolektif bagi siapa pun yang mencoba mengubah sistem dari dalam. (Redaksi)