Gambar Ilustrasi ( Dok-Publik, NR )
NUSAREPORT – Jakarta ,. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai tengah menghadapi tekanan serius di penghujung 2025, bukan semata karena tantangan keamanan, melainkan akibat masifnya framing negatif yang beredar di ruang publik.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GP Al-Washliyah), Aminullah Siagian, menilai berbagai isu yang diarahkan untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap Polri tidak sejalan dengan temuan survei nasional maupun internasional sepanjang 2025.
Menurut Aminullah, serangan terhadap Polri saat ini telah melampaui batas kritik konstruktif dan cenderung mengarah pada upaya pembusukan institusi negara secara sistematis.
“Kritik yang berbasis data itu sehat. Tapi delegitimasi yang membabi buta, menutup mata dari fakta objektif, dan sengaja membangun ketidakpercayaan publik itu bukan aktivisme, itu sabotase terhadap negara,” ujar Aminullah dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Ia merujuk pada The Global Safety Report 2025 yang dirilis Gallup, yang menempatkan Indonesia di peringkat 19 dari 144 negara, dengan skor 89 pada Law and Order Index. Capaian tersebut, kata Aminullah, menunjukkan tingkat rasa aman masyarakat Indonesia berada pada level yang diakui dunia internasional.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa 83 persen warga Indonesia merasa aman berjalan sendirian pada malam hari, sebuah indikator sosial yang dinilai sulit dibantah oleh narasi yang menggambarkan Indonesia berada dalam situasi darurat keamanan.
“Rakyat merasakan aman, dunia mengakui, tapi ada segelintir elite yang terus berteriak seolah negara ini runtuh. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang bermain api?” katanya.
Aminullah mengingatkan, pelemahan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum bukan persoalan sepele. Menurutnya, upaya tersebut berpotensi menggerus kedaulatan negara dan kerap dibungkus dengan jargon demokrasi, meski sarat kepentingan sempit.
“Tidak ada negara berdaulat yang membiarkan aparatnya dihancurkan oleh framing jahat. Demokrasi tanpa kepercayaan pada hukum akan berubah menjadi anarki,” tegasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah framing yang kerap diangkat ke ruang publik, salah satunya terkait kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Dalam peristiwa tersebut, Polri dinilai kerap disudutkan dan dilabeli sebagai institusi pelanggar hak asasi manusia, tanpa mempertimbangkan konteks dan fakta lapangan secara utuh. (Redaksi)