NUSAREPORT – Jakarta, Selasa 6/1/2026,- Pemerintah menampilkan sikap optimistis menghadapi perlambatan ekonomi nasional yang mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kondisi tersebut bersifat sementara dan dapat segera diperbaiki, seiring instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
Menurut Purbaya, perlambatan yang terjadi telah dipetakan sumber masalahnya dan tidak tergolong sulit untuk diatasi. Ia bahkan memperkirakan tanda-tanda pemulihan akan mulai terlihat dalam waktu dekat.
“Sekarang ekonomi memang agak melambat, tapi kelemahannya sudah kita pelajari. Dua sampai tiga bulan ke depan, Indonesia akan terlihat cerah lagi,” ujar Purbaya.
Optimisme itu juga tercermin dari keyakinannya terhadap target pertumbuhan ekonomi yang dipatok tinggi oleh Presiden Prabowo, yakni hingga 8 persen. Target tersebut, kata Purbaya, menjadi pegangan utama pemerintah untuk bergerak cepat mendorong aktivitas ekonomi, dengan kekuatan permintaan domestik sebagai penopang utama.
Di tengah gejolak pasar keuangan, mulai dari tekanan pada rupiah hingga pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Purbaya meminta publik tetap tenang. Ia menilai fluktuasi pasar bersifat sementara dan dapat dipulihkan dalam waktu singkat berbekal pengalaman panjangnya di sektor keuangan.
Namun optimisme pemerintah tersebut dinilai perlu disikapi dengan kehati-hatian. Jurnalis senior Hersubeno Arief mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpotensi berbenturan dengan realitas struktural ekonomi Indonesia.
“Bahkan saat ekonomi global relatif kondusif, Indonesia jarang menembus pertumbuhan 6 persen secara konsisten. Karena itu, optimisme yang terlalu tinggi justru berisiko menjadi beban politik,” kata Hersubeno dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Selasa, 6 Januari 2026.
Menurutnya, persoalan bukan semata soal tercapai atau tidaknya angka pertumbuhan. Target 6 hingga 8 persen telah membentuk ekspektasi publik bahwa pemerintahan baru akan menghadirkan lompatan kesejahteraan, penurunan pengangguran, serta ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai berbagai program prioritas.
Jika target tersebut meleset sementara belanja negara tetap tinggi, tekanan fiskal berpotensi bergeser menjadi isu politik yang sensitif. Dalam kondisi tertentu, kegagalan ekonomi yang bertemu dengan tekanan politik dapat melemahkan legitimasi pemerintahan di fase awal.
Meski demikian, Hersubeno menilai situasi saat ini belum bisa disebut krisis. Namun ia mengingatkan pentingnya pemerintah menjaga keseimbangan antara optimisme dan realisme agar kepercayaan publik tidak berubah menjadi kekecewaan.
Narasi pemulihan ekonomi, pada akhirnya, bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga soal kemampuan mengelola ekspektasi publik di tengah tantangan ekonomi yang nyata.
NUSAREPORT: “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”