NUSAREPORT-Jakarta, Rabu7/1/2026,- Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyoroti lemahnya fondasi kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan survei terhadap 146 penguruskoperasi di 19 provinsi, DFW menemukan bahwa implementasi KDKMP hingga kini masih didominasi pendekatan administratif dan kepatuhan fiskal, alih-alih penguatan usaha riil berbasis pasar.
Human Rights Manager DFW Indonesia, Luthfian Haekal, menilai potensi besar pengembangan ekonomi desa termasuk kawasan pesisir justru berhadapan dengan problem struktural yang serius. Mulai dari ketiadaan jejaring pasar, ketimpangan kapasitas pengurus, hingga perencanaan usaha yang tidak ditopang ekosistem ekonomi yang memadai.
“Ke depan, KDKMP tidak bisa terus diposisikan hanya sebagai instrumen kepatuhan kebijakan. Kami menemukan planning fallacy di tingkat institusional; rencana usaha ada, tapi tidak didukung realitas pasar,” ujar Haekal dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 6 Januari 2026.
DFW menekankan, orientasi koperasi desa perlu digeser dari sekadar mengamankan fiskal menuju penguatan kelembagaan yang berkelanjutan. Pendampingan, menurut Haekal, tidak boleh berhenti pada pelatihan jangka pendek, melainkan disertai peningkatan literasi usaha dan perencanaan kelembagaan yang matang.
Di sisi lain, pemerintah mulai mendorong peran KDKMP sebagai simpul ekonomi desa melalui sektor pangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalankan program budidaya tematik ikan air tawar sistem bioflok di sejumlah titik Pulau Jawa, dengan menggandeng KDKMP sebagai pengelola.
Budidaya ikan nila dan lele tersebut diproyeksikan menopang kebutuhan protein masyarakat lokal sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan agar pengelola koperasi serius dan konsisten mengelola budidaya tersebut.
“Produksi ikan lele dari koperasi harus terhubung langsung dengan program MBG melalui SPPG. Ini bagian dari strategi besar Presiden agar pemenuhan gizi masyarakat berjalan berkelanjutan. Di titik ini KDKMP harus mengambil peran penting,” kata Trenggono
Salah satu contoh implementasi program tersebut adalah KDKMP Olean di Situbondo, Jawa Timur, yang menerima 24 unit kolam bioflok dari KKP. Sebanyak 60 ribu benih lele telah ditebar dengan target produksi lebih dari Rp102 juta per siklus dan volume panen mencapai 5 ton.
Ketua KDKMP Olean, Mustawan, menyebut program ini menjadi unit usaha pertama koperasi sekaligus membuka harapan ekonomi baru bagi masyarakat desa, khususnya generasi muda.
“Anak-anak muda yang baru tamat sekolah ikut terlibat dan sangat antusias belajar budidaya ikan. Kami sepakat hasilnya akan diputar kembali untuk memperbesar skala usaha ke depan,” ujarnya.
Penguatan koperasi desa juga diperluas melalui sinergi lintas kementerian. KementerianKoperasi (Kemenkop) menandatangani Nota Kesepahaman bersama Kementerian UMKM, Kementerian Kehutanan, Kemendiktisaintek, Kementerian Transmigrasi, dan BPJS Kesehatan untuk membangun ekosistem usaha rakyat yang terintegrasi dan berdaya saing.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan, tahun 2026 menjadi target penting dengan rencana pembangunan dan pengembangan 80 ribu koperasi desa lengkap dengan gerai usaha dan pelatihan pengurus.
“Koperasi desa kami harapkan menjadi wadah utama pemasaran produk UMKM secara modern dan terorganisir melalui kerja sama lintas kementerian,” ujar Ferry
Melalui kerja sama tersebut, koperasi diposisikan sebagai holding dan rumah besar UMKM, agregator usaha daerah, hingga penggerak ekonomi kawasan transmigrasi dan perhutanan sosial. Pemerintah juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi melalui riset dan inovasi, serta integrasi layanan kesehatan koperasi dengan Program JKN.
Namun, temuan DFW menjadi pengingat bahwa ekspansi program dan anggaran harus diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di tingkat akar rumput. Tanpa pembenahan struktur, jejaring pasar, dan SDM, koperasi desa berisiko hanya menjadi kepanjangan administratif Negara, bukan motor ekonomi rakyat.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”