NUSAREPORT-Bungo,Kamis 8/1/2026,- Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan digelar serentak secara nasional mulai 8 Januari 2026 dinilai menyimpan potensi risiko layanan apabila kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dimatangkan secara menyeluruh. DPR mengingatkan, skala program yang sangat besar menuntut kesiapan operasional yang konsisten di seluruh daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai MBG bukan sekadar program distribusi makanan, melainkan intervensi gizi nasional yang menyentuh langsung aspek kesehatan dan keselamatan anak. Dengan sasaran sekitar 55 juta penerima manfaat, ketidaksiapan satuan layanan dikhawatirkan dapat memicu ketimpangan kualitas hingga persoalan keamanan pangan.
“Dengan cakupan penerima yang sangat besar, kesiapan layanan di tingkat SPPG menjadi kunci. Program ini bukan hanya soal skala, tetapi juga menyangkut mutu dan keamanan pangan,” ujar Netty kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Ia mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang sepanjang 2025 telah membangun lebih dari 19 ribu SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Namun, menurutnya, capaian infrastruktur harus diiringi kesiapan operasional yang nyata saat program memasuki fase implementasi nasional.
DPR, lanjut Netty, memandang fase pelaksanaan serentak sebagai tahap krusial yang akan menguji standar layanan di lapangan, mulai dari kebersihan dapur, kualitas menu, kesiapan sumber daya manusia, hingga sistem distribusi yang aman dan tepat sasaran. Karena itu, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dinilai mutlak diperlukan.
“Pengawasan yang kuat diperlukan agar potensi risiko layanan bisa dicegah sejak awal. Komisi IX DPR akan menjalankan fungsi pengawalan agar pelaksanaan MBG berjalan akuntabel dan berkelanjutan,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan MBG di wilayah terdampak bencana yang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan gizi pengungsi, DPR menilai kebijakan tersebut mencerminkan fleksibilitas program dalam merespons situasi darurat. Namun, koordinasi pusat dan daerah tetap dibutuhkan agar standar gizi dan layanan tidak menurun.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”