NUSAREPORT-Jakarta,Senin 12/1/2026,- Di tengah tekanan krisis global, tarik-menarik kepentingan pasar, dan lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap persaingan usaha yang sehat, peluncuran dua buku karya Anggawira di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, menjadi lebih dari sekadar seremoni intelektual. Forum ini membuka kembali perdebatan mendasar: ke mana arah kebijakan ekonomi Indonesia sesungguhnya bergerak?
Indonesian Politic and Economic Center (INPEC) menilai diskusi dan peluncuran buku tersebut sebagai ruang refleksi kritis atas relasi negara dan pasar yang kerap timpang. Dua buku Anggawira “Di Balik Layar Persaingan Usaha: Praktik dan Penegakan di Indonesia serta Negara, Pasar, dan Keberanian Memilih” Dan “ Esai-Esai Kebijakan dari Tengah Pusaran Krisis Global” dinilai menguliti persoalan struktural yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka.
Founder INPEC, Aprikie Putra Wijaya, menyebut karya Anggawira relevan di tengah realitas penegakan hukum persaingan usaha yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan ekonomi.
“Ini bukan sekadar buku teori. Ada potret bagaimana kebijakan ekonomi sering kali lahir dalam ruang kompromi elite, sementara kepentingan publik dan pelaku usaha kecil berada di posisi paling rentan,” ujar Aprikie, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, diskursus persaingan usaha di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: regulasi ada, tetapi keberanian negara untuk menegakkannya kerap berhadapan dengan kepentingan modal besar dan politik kekuasaan. Di titik inilah buku Anggawira dianggap penting menghadirkan kritik sekaligus tawaran berpikir kebijakan.
Forum yang menghadirkan unsur pemerintah, parlemen, akademisi, hingga dunia usaha itu memperlihatkan bahwa perumusan kebijakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kontestasi kepentingan. Negara, dalam banyak kasus, justru terjebak menjadi wasit yang tidak netral.
“Gagasan dalam buku ini mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi bukan soal teknokrasi semata, tetapi soal keberanian politik untuk memilih: berpihak pada keadilan pasar atau tunduk pada tekanan kekuatan tertentu,” kata Aprikie.
Di tengah situasi tersebut, isu literasi kebijakan publik menjadi krusial. Buku, dalam konteks ini, bukan sekadar bacaan, melainkan alat kontrol sosial terhadap arah pembangunan.
Pandangan senada pernah disampaikan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Ia menegaskan bahwa literasi adalah fondasi membangun generasi kritis yang mampu membaca kebijakan, bukan hanya menerimanya.
“Membaca bukan hanya memahami tulisan, tapi menyaring makna dan menerjemahkannya dalam sikap dan tindakan,” kata Ibas dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
Menurut Ibas, bangsa yang kuat tidak hanya ditopang pertumbuhan ekonomi, tetapi oleh kualitas berpikir warganya. Tanpa budaya membaca dan menulis, kebijakan mudah diproduksi secara elitis dan jauh dari nilai konstitusi.
Ibas juga mengingatkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi mulai dari kecerdasan buatan hingga transportasi canggih , menuntut sumber daya manusia yang adaptif dan kritis. Tanpa literasi yang kuat, teknologi justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan.
Peluncuran buku Anggawira akhirnya menjadi pengingat penting: di tengah arus digital dan krisis global, buku tetap relevan sebagai medium perlawanan intelektual, pengawasan kebijakan, dan penentu arah masa depan ekonomi nasional.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”