NUSAREPORT- Jakarta, Selasa 20/1/2026,- Indonesia memasuki fase krusial. Laporan Global Risk Report 2026 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 27 negara dengan potensi besar menghadapi tantangan struktural ekonomi dan sosial dalam rentang 2026–2028. Salah satu risiko yang disorot adalah meningkatnya pengangguran, yang dinilai berpotensi memicu ketegangan sosial.
WEF mencatat, dalam dua tahun ke depan, semakin banyak warga yang akan skeptis bahwa sistem ekonomi yang ada mampu memperbaiki kualitas hidup mereka. Ketidakpercayaan ini bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan refleksi dari kegelisahan yang nyata. Jika terus dibiarkan, kondisi tersebut bisa menguatkan narasi “rakyat versus elite” dan memperdalam jurang antara masyarakat dengan pengambil kebijakan.
Di tengah peringatan global itu, dinamika domestik justru menambah lapisan ketidakpastian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ke DPR untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Salah satu nama yang mencuat adalah Thomas Djiwandono, yang juga merupakan keponakan Presiden.
Dua kandidat lainnya berasal dari internal BI, yakni Dicky Kartikoyono dan Solihin M Juhro. Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menyatakan surat presiden telah diterima dan sedang dibahas di Badan Musyawarah DPR.
Isu ini langsung memantik respons pasar. Rupiah melemah hingga menyentuh level terendah Rp 16.955 per dolar AS pada Senin, lalu dibuka di Rp 16.985 per dolar AS pada perdagangan berikutnya. Daniel Tan, manajer portofolio Grasshopper Asset Management, menilai pelemahan ini bukan reaksi sesaat, melainkan akumulasi kekhawatiran yang telah lama terbangun.
Menurut Daniel, pasar tidak hanya mencermati isu personalia, tetapi juga kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal dan independensi bank sentral. Pencalonan Thomas dinilai menambah lapisan keraguan yang sudah ada, termasuk potensi pelonggaran batas defisit.
Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mencoba meredam kegelisahan tersebut. Ia memastikan bahwa masuknya Thomas ke BI tidak akan mengganggu independensi lembaga tersebut. Purbaya juga optimistis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara, mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Ia menunjuk tren penguatan IHSG sebagai salah satu indikator kepercayaan pasar.
Namun, otoritas pengawas memilih mengambil sikap lebih hati-hati. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan stress test yang lebih ketat guna mengukur dampak pelemahan rupiah terhadap stabilitas keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut pengujian tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing bank, tetapi juga bagian dari pengawasan rutin OJK. Tujuannya jelas: memastikan sektor perbankan tetap tangguh menghadapi tekanan global dan gejolak domestik.
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan satu benang merah: tantangan Indonesia saat ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal kepercayaan. Kepercayaan pasar, kepercayaan publik, dan kepercayaan terhadap institusi.
Ketika ekonomi global melambat, lapangan kerja terancam, dan kebijakan publik dipertanyakan, yang paling rentan bukan hanya angka-angka statistik, melainkan stabilitas sosial. Jika kegelisahan ini tak dijawab dengan transparansi dan tata kelola yang kuat, maka peringatan WEF bisa berubah dari sekadar prediksi menjadi kenyataan.
Dan ketika kepercayaan runtuh, biaya sosialnya jauh lebih mahal dibandingkan tekanan nilai tukar .( Sumber, Alc – diolah )
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”