NUSAREPORT-Kamis 22/1/2026,- Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan utama pemerintah dan otoritas moneter. Di tengah pelemahan rupiah yang belum mampu memanfaatkan sentimen positif regional, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Upaya tersebut tercermin dalam pertemuan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya di Istana Negara, yang difasilitasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi fiskal dan moneter di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.
Purbaya menyampaikan, diskusi difokuskan pada sinkronisasi kebijakan antara Kemenkeu dan BI. Pemerintah, kata dia, akan membenahi pengelolaan fiskal dan perekonomian nasional, sementara BI menyiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Pada perdagangan Rabu pagi (21/1/2026), rupiah dibuka stagnan di level Rp16.950 per dolar AS. Kondisi ini terjadi di saat mayoritas mata uang Asia justru bergerak menguat seiring tekanan terhadap dolar AS. Rupiah belum mampu mengikuti penguatan tersebut, menandakan masih adanya faktor domestik yang membebani kepercayaan pasar.
Beberapa faktor yang menahan pergerakan rupiah antara lain kebutuhan pembiayaan fiskal, persepsi risiko terhadap aset rupiah, serta dinamika arus modal global. Bank Indonesia mencatat, sejak akhir Desember 2025 hingga perdagangan terakhir, rupiah telah melemah sekitar 1,53 persen poin ke posisi Rp16.945/USD.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, pelemahan tersebut tidak terlepas dari aliran keluar modal asing akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Hingga 19 Januari 2026, BI mencatat net outflow sebesar USD 1,6 miliar. Tekanan tambahan juga datang dari meningkatnya permintaan valuta asing oleh perbankan dan korporasi domestik seiring berjalannya aktivitas ekonomi.
Meski menghadapi tekanan jangka pendek, BI tetap menyampaikan optimisme. Perry menegaskan nilai tukar rupiah ke depan akan stabil dan berpotensi menguat, didukung oleh imbal hasil pasar keuangan domestik yang masih kompetitif, inflasi yang rendah dan terkendali, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tetap solid.
Optimisme tersebut tercermin dalam keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 4,75 persen. Ini menjadi keempat kalinya berturut-turut BI menahan suku bunga sejak September 2025. Sejalan dengan itu, suku bunga deposit facility tetap di 3,75 persen, dan lending facility di 5,5 persen.
Menurut Perry Warjiyo, kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global, sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi pada periode 2026–2027. Pasar telah mengantisipasi langkah ini, dengan banyak analis menilai stabilitas rupiah masih menjadi faktor dominan dalam penentuan arah suku bunga BI.
Dari kalangan ekonom, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penguatan kepercayaan pasar harus segera dilakukan melalui kejelasan arah kebijakan fiskal. Ia menekankan pentingnya kepastian target defisit, sumber pembiayaan, prioritas belanja, serta keberadaan rambu pengaman jika penerimaan negara tidak sesuai target.
Josua juga mengingatkan perlunya pengelolaan pembiayaan utang secara terukur, termasuk pengaturan jadwal penerbitan surat utang negara serta koordinasi yang erat dengan BI untuk menjaga likuiditas rupiah. Selain itu, desain kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) perlu diperkuat agar mampu mendorong repatriasi devisa dan meningkatkan ketersediaan valas di pasar domestik tanpa membebani arus kas eksportir.
Dengan tekanan global yang belum mereda, koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi kunci utama menjaga stabilitas rupiah sekaligus menopang kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”