Menkeu Berganti, Politik Ekonomi Diuji ..

Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan pada 14 September 2026 menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar alasan pergantian seorang pejabat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara untuk mengisi posisi tersebut ketika pemerintah sedang berhadapan dengan pekerjaan besar mengelola anggaran negara. Karena itu, perubahan ini layak dibaca sebagai bagian dari arah politik ekonomi pemerintahan Prabowo, bukan hanya sebagai pergantian orang di dalam kabinet.

Berbagai dugaan mengenai alasan pergantian segera muncul. Ada yang mengaitkannya dengan persoalan koordinasi, kebijakan fiskal, komunikasi pemerintah dan hubungan dengan sejumlah lembaga. Namun tanpa penjelasan resmi yang menetapkan satu alasan tertentu, dugaan tersebut belum layak dijadikan kesimpulan. Yang lebih menarik justru melihat pekerjaan yang sekarang berada di meja Suahasil: menjaga agar program politik pemerintah tetap berjalan tanpa membuat keuangan negara terbebani terlalu jauh.

Pemerintahan Prabowo membawa banyak agenda yang membutuhkan uang. Program pembangunan, perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai kebijakan ekonomi tidak mungkin berjalan tanpa dukungan APBN. Keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan juga membutuhkan belanja negara. Persoalannya sederhana, tetapi tidak mudah: uang yang tersedia terbatas, sedangkan kebutuhan terus bertambah.

Penerimaan negara menjadi penentu utama. Jika penerimaan tumbuh kuat, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan. Jika penerimaan tidak cukup, pilihan yang tersedia semakin sedikit. Belanja dapat ditekan, program dapat ditunda atau pemerintah mencari pembiayaan tambahan. Dalam kondisi seperti ini, utang menjadi salah satu pilihan yang hampir selalu muncul.

Utang sendiri bukan persoalan selama digunakan dengan perhitungan yang masuk akal. Negara membutuhkan pembiayaan untuk membangun jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit dan berbagai fasilitas yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang patut dipersoalkan adalah ketika utang bertambah sementara kemampuan ekonomi untuk membayar kewajiban tersebut tidak ikut menguat. Beban yang dibuat hari ini akhirnya harus ditanggung APBN pada tahun-tahun berikutnya.

Karena itu, perdebatan mengenai fiskal tidak cukup hanya membicarakan besar kecilnya defisit. Yang lebih penting adalah apa yang berada di balik angka tersebut. Jika defisit digunakan untuk kegiatan yang meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja, manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Tetapi jika belanja hanya habis tanpa meninggalkan kemampuan ekonomi baru, negara mendapatkan masalah yang lebih panjang daripada manfaat yang diterima.

Persoalan seperti inilah yang membuat Menteri Keuangan memiliki posisi sangat menentukan. Presiden mempunyai program dan target politik, sementara Menteri Keuangan harus menghitung kemampuan negara untuk membiayainya. Tidak semua keinginan pemerintah dapat dimasukkan sekaligus ke dalam APBN. Ada program yang harus didahulukan, ada yang harus ditunda dan ada pula yang perlu dihentikan jika manfaatnya tidak sebanding dengan biaya.

Keputusan seperti itu tentu tidak selalu mudah secara politik. Pemerintah ingin menunjukkan hasil pembangunan kepada masyarakat. Namun APBN memiliki batas. Ketika terlalu banyak program dipaksakan masuk ke dalam anggaran, pemerintah harus mencari tambahan penerimaan atau pembiayaan. Jika tidak dikendalikan, ruang fiskal akan semakin sempit.

Masuknya Suahasil Nazara kemudian mendapat perhatian pasar. Respons itu terlihat dari pergerakan IHSG pada Senin, 14 September. Sebelum pengumuman pergantian Menteri Keuangan, IHSG sempat tertekan lebih dari 2,5 persen dan turun ke sekitar level 6.371. Setelah kabar Suahasil menggantikan Purbaya dan pelantikannya berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB, indeks berbalik arah dan sempat masuk zona hijau hingga level 6.550. Pada penutupan perdagangan, IHSG memang masih melemah tipis 0,10 persen di level 6.534,69. Artinya, pasar belum sepenuhnya berbalik menjadi euforia, tetapi reaksi awalnya menunjukkan adanya kelegaan atau setidaknya penerimaan terhadap figur baru yang dianggap lebih familiar dengan kebijakan fiskal.

Respons pasar itu menjadi catatan penting. Pergantian Menteri Keuangan ternyata tidak hanya diperhatikan di ruang politik dan pemerintahan. Pelaku pasar juga membaca siapa yang dipercaya mengelola keuangan negara dan bagaimana kemungkinan arah kebijakan fiskal setelah pergantian tersebut. Bahkan sejumlah saham bank besar bergerak menguat pada penutupan perdagangan hari itu, sementara IHSG berhasil memangkas tekanan tajam yang terjadi sebelumnya.

Tetapi reaksi pasar satu hari tidak boleh dibaca sebagai cek kosong bagi pemerintah. Investor mungkin menyambut figur Suahasil karena rekam jejak teknokratis dan pengalamannya di Kementerian Keuangan. Namun setelah itu pasar akan melihat kebijakan. Kepercayaan tidak dibangun hanya melalui pergantian pejabat, tetapi melalui konsistensi kebijakan, disiplin fiskal dan kemampuan pemerintah memberikan kepastian.

Suahasil bukan orang baru dalam urusan tersebut. Ia sudah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan pernah menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan. Ia mengetahui bagaimana penerimaan negara dihitung, bagaimana belanja disusun dan bagaimana pembiayaan pemerintah dikelola. Pengalaman itu menjadi modal penting untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.

Namun pengalaman teknis saja tidak cukup. Suahasil harus mampu menjaga hubungan antara kebutuhan politik pemerintah dan kemampuan ekonomi negara. Ia perlu memastikan program Presiden memperoleh dukungan anggaran, tetapi tidak boleh membiarkan APBN diperlakukan seolah-olah tidak memiliki batas.

Tantangan tersebut juga terlihat dari sisi penerimaan. Pemerintah membutuhkan penerimaan yang lebih besar agar tidak terlalu bergantung pada utang. Pajak harus diperkuat, kepatuhan perlu diperbaiki dan sumber penerimaan lain harus dioptimalkan. Tetapi mengejar penerimaan juga tidak bisa dilakukan dengan cara membebani masyarakat dan dunia usaha tanpa perhitungan.

Dunia usaha membutuhkan kepastian. Investor tidak hanya melihat besarnya insentif, tetapi juga memperhatikan apakah aturan pemerintah konsisten dan apakah biaya menjalankan usaha masih masuk akal. Jika tekanan terhadap dunia usaha terlalu besar, investasi bisa tertahan. Ketika investasi melambat, pertumbuhan ekonomi ikut terkena dampaknya. Dalam keadaan seperti itu, penerimaan negara juga tidak otomatis bertambah.

Itulah sebabnya politik ekonomi tidak sesederhana menaikkan penerimaan atau memangkas belanja. Pemerintah harus mencari titik yang memungkinkan ekonomi tetap bergerak dan APBN tetap sehat. Pekerjaan tersebut membutuhkan keputusan yang kadang tidak populer. Ada saat ketika pemerintah harus mengeluarkan uang untuk mendorong ekonomi, tetapi ada pula saat ketika pemerintah harus menahan diri agar tidak menciptakan beban baru.

Hal yang sama berlaku pada belanja. Pemerintah tidak seharusnya merasa berhasil hanya karena anggaran terserap tinggi. Uang negara baru memiliki arti ketika hasilnya jelas. Masyarakat tidak membutuhkan angka serapan yang tinggi jika jalan yang dibangun cepat rusak, pelayanan kesehatan tetap sulit atau program bantuan tidak sampai kepada orang yang membutuhkan.

Cara melihat anggaran seperti ini penting karena APBN pada dasarnya merupakan pilihan politik. Ketika pemerintah memberikan anggaran besar kepada sebuah program, berarti program tersebut dianggap penting. Ketika anggaran dipangkas, ada pilihan lain yang dianggap lebih mendesak. Tidak ada angka dalam APBN yang benar-benar netral. Setiap angka menunjukkan pilihan pemerintah dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat ke mana negara hendak bergerak.

Pasar akan terus memperhatikan pilihan tersebut. Reaksi positif ketika Suahasil dilantik merupakan sinyal awal, bukan hasil akhir. Setelah euforia mereda, pasar akan kembali melihat angka penerimaan, belanja, defisit, pembiayaan dan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Investor membutuhkan kepastian bahwa perubahan pejabat juga diikuti dengan kebijakan yang konsisten dan dapat dipercaya.

Dampaknya tidak berhenti di pemerintah pusat. Ketika kemampuan fiskal pemerintah pusat berubah, daerah ikut merasakan melalui transfer ke daerah dan berbagai kebijakan anggaran. Pemerintah daerah tidak bisa terus menyusun program dengan anggapan bahwa sumber dana dari pusat akan selalu tersedia dalam jumlah yang sama. APBD juga harus semakin selektif dan tidak boleh dibebani terlalu banyak program yang manfaatnya sulit diukur.

Pergantian Purbaya dengan Suahasil akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar daripada siapa yang menjadi Menteri Keuangan. Pemerintah Prabowo sedang menjalankan agenda pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Persoalannya adalah apakah kemampuan ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menopang seluruh agenda tersebut dalam jangka panjang.

Politik ekonomi pemerintahan Prabowo akan diuji. Presiden dapat menentukan apa yang ingin dibangun, tetapi Menteri Keuangan harus menghitung berapa biaya yang sanggup ditanggung negara. Pemerintah boleh memiliki target pertumbuhan yang tinggi, tetapi target itu harus berjalan bersama penerimaan negara yang kuat, belanja yang produktif dan pembiayaan yang terkendali.

Suahasil sekarang berada di tengah persoalan tersebut. Ia harus menjaga agar APBN tetap sehat tanpa membuat pemerintah kehilangan kemampuan bergerak. Ia harus mendukung pembangunan, tetapi juga menjaga agar pembiayaan tidak berubah menjadi beban yang terlalu berat bagi tahun-tahun berikutnya.

Pergantian Menteri Keuangan tidak boleh berhenti sebagai cerita tentang pergantian pejabat. Yang perlu dilihat adalah apakah setelah pergantian tersebut pemerintah mampu mengelola ambisi pembangunannya dengan kemampuan fiskal yang tersedia. Pasar sudah memberikan sinyal awal. Kini giliran pemerintah membuktikan apakah kepercayaan itu layak dipertahankan.

Sebab pemerintah boleh mempunyai banyak cita-cita pembangunan. Pembangunan memang membutuhkan keberanian. Tetapi setiap keberanian ekonomi tetap membutuhkan perhitungan. Politik dapat menentukan apa yang ingin dibangun. APBN menentukan seberapa jauh negara mampu membayarnya.*Budi Prasetiyo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *