NUSAREPORT-Jakarta, Polemik pernyataan akademisi dan pengamat politik Saiful Mujani terkait isu “menggulingkan” Presiden Prabowo Subianto terus memantik perdebatan di ruang publik. Di tengah beredarnya potongan video yang viral di media sosial, Saiful akhirnya memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya bukanlah ajakan makar, melainkan bentuk keterlibatan politik warga negara dalam sistem demokrasi.
Pernyataan tersebut sebelumnya muncul dalam forum halalbihalal pengamat bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang digelar pada 31 Maret 2026. Dalam video yang beredar, Saiful berbicara mengenai kemungkinan pergantian kepemimpinan nasional di tengah kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo.
Usai video itu memicu pro dan kontra, Saiful menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan merupakan bagian dari political engagement atau keterlibatan politik, bukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai makar.
“Saya tegaskan itu bukan makar, tapi political engagement, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).
Menurut Saiful, sikap politik adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan tanpa partisipasi publik, termasuk kritik, demonstrasi damai, dan penyampaian pendapat di ruang terbuka.
“Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari ikut memilih dalam pemilu, kampanye, demonstrasi, hingga aksi sipil yang dilakukan secara damai.
Dalam pandangannya, menyuarakan pergantian presiden melalui jalur konstitusional tetap berada dalam koridor demokrasi, selama tidak dilakukan melalui kekerasan atau tindakan inkonstitusional.
Di sisi lain, pernyataan tersebut juga memunculkan kekhawatiran dari sejumlah kalangan yang menilai narasi “menjatuhkan presiden” berpotensi memicu instabilitas politik nasional. Sejumlah tokoh politik meminta agar setiap kritik terhadap pemerintah tetap disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.
Merespons polemik yang berkembang, Presiden Prabowo Subianto turut angkat bicara saat memimpin rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026). Presiden menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi telah memiliki mekanisme yang jelas dalam pergantian kekuasaan.
“Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya dengan baik, dengan damai,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan bahwa jalur pemilu maupun pemakzulan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR adalah saluran resmi yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya DPR, MK, MPR,” ujarnya.
Pernyataan Presiden tersebut sekaligus mempertegas bahwa ruang kritik dan koreksi terhadap pemerintah tetap terbuka, namun harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan konstitusi.
Dalam konteks demokrasi, perdebatan ini sesungguhnya menjadi ruang edukasi bagi publik untuk memahami batas antara kebebasan berpendapat, oposisi politik, dan tindakan inkonstitusional.
Kritik terhadap pemerintah adalah bagian sah dari kehidupan demokrasi. Namun, demokrasi juga menuntut kedewasaan dalam menyampaikan sikap politik agar tidak bergeser menjadi ajakan yang memicu perpecahan sosial.
Di tengah riuhnya perdebatan, publik perlu melihat isu ini secara jernih: bahwa demokrasi memberi ruang bagi kritik, tetapi konstitusi menjadi pagar agar perubahan kekuasaan tetap berlangsung damai dan tertib.
Sebagaimana pernah diangkat NUSAREPORT pada Senin, 6 April 2026, dalam laporan bertajuk “Dibalik Isu Pemakzulan Prabowo, Ada Pertarungan Kepentingan”, wacana yang berkembang hari ini sejatinya tidak lahir dalam ruang kosong. Di balik isu tersebut, terbaca adanya pertarungan narasi, tarik-menarik kepentingan politik, serta upaya pembentukan opini publik yang semakin intens di ruang digital maupun panggung kekuasaan.
Klarifikasi Saiful Mujani dan respons terbuka Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tengah diuji, bukan hanya oleh kritik, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat membaca fakta, memilah narasi, dan tetap berpijak pada jalur hukum yang berlaku.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”