NUSAREPORT- Pos Magelang,- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai fondasi utama percepatan pembangunan di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan dalam kegiatan retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi pimpinan DPRD se-Indonesia yang digelar di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026).
Dalam forum yang diikuti ratusan pimpinan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia itu, Bima Arya menekankan bahwa pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya komunikasi yang sehat dan kerja sama yang harmonis antara unsur eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, DPRD memegang peran strategis tidak hanya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat serta agenda prioritas nasional.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Bima Arya dalam pembekalan tersebut.
Kegiatan retret KPPD ini menjadi ruang konsolidasi nasional bagi para pimpinan DPRD untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Retret yang berlangsung di kawasan Lembah Tidar, Magelang, tersebut diikuti sekitar 500 pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia dan berlangsung selama lima hari, mulai 15 hingga 19 April 2026.
Selain materi kepemimpinan strategis, para peserta juga mendapatkan pembekalan terkait geopolitik nasional, penguatan ideologi kebangsaan, serta tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan.
Pemilihan kompleks Akademi Militer sebagai lokasi retret dinilai memiliki makna simbolik yang kuat, yakni membentuk karakter kepemimpinan yang disiplin, visioner, dan berintegritas.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbangun kesamaan persepsi antara pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan, terutama di tengah tuntutan percepatan pelayanan publik dan penguatan stabilitas pemerintahan lokal.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”