JAKARTA – NUSAREPORT,Kamis 4 Juni 2026 – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 72,2 persen dinilai menjadi modal sosial dan politik yang kuat bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional dan melanjutkan berbagai program pembangunan. Namun di balik tingginya tingkat kepercayaan tersebut, persoalan ekonomi mikro masih menjadi tantangan utama yang perlu segera dijawab pemerintah.
Temuan tersebut terungkap dalam survei nasional Poltracking Indonesia bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dipaparkan secara daring pada Kamis (4/6/2026).
Peneliti Poltracking Indonesia Ahmad Zia Fitrahuddin mengatakan tingkat kepuasan publik yang berada di atas 70 persen memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melanjutkan berbagai program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tingkat kepuasan publik yang berada di atas 70 persen menjadi modal penting bagi pemerintah memasuki tahun kedua masa pemerintahan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan efektivitas program pembangunan,” ujar Zia dalam pemaparan hasil survei.
Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya dituntut menjaga indikator ekonomi makro, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan ekonomi mikro yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hasil survei menunjukkan sektor ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan terendah dibanding sektor lainnya, yakni hanya mencapai 59,2 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih menaruh perhatian besar terhadap harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan daya beli rumah tangga.
“Artinya terkonfirmasi dari data ini bahwa isu ekonomi yang dibutuhkan masyarakat adalah ekonomi mikro. Jadi bukan hanya sekadar kebijakan Bank Indonesia atau kebijakan stimulus kepada perbankan, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Zia.
Data Poltracking juga mencatat sebanyak 67,1 persen responden mengaku terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi. Dari jumlah tersebut, 53,8 persen menyatakan dampak yang paling dirasakan adalah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai indikator ekonomi nasional masih terjaga, masyarakat tetap mengukur keberhasilan pemerintah dari kondisi ekonomi yang mereka hadapi setiap hari.
Dalam survei yang dilakukan pada 11–17 Mei 2026 terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat mencapai 74,2 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo secara personal mencapai 73,2 persen dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebesar 66,8 persen.
Selain itu, tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok dinilai sebesar 45,2 persen. Adapun keberhasilan menurunkan angka pengangguran mendapat penilaian 50,8 persen, sedangkan penciptaan lapangan kerja memperoleh angka 54,3 persen.
Meski sektor ekonomi masih menjadi sorotan, sejumlah bidang lain justru memperoleh apresiasi tinggi dari masyarakat. Sektor kesehatan mencatat tingkat kepuasan sebesar 75,4 persen, pertahanan dan keamanan 74,5 persen, serta pendidikan 72,5 persen.
Publik juga menilai pemerintah cukup berhasil menjaga kerukunan umat beragama dengan tingkat penilaian 80 persen. Sementara keberhasilan menjaga keamanan nasional memperoleh angka 77,8 persen dan menjaga persatuan bangsa mencapai 77,4 persen.
Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menilai capaian kepuasan publik yang relatif stabil dalam beberapa bulan terakhir harus dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan, terutama pada sektor ekonomi dan penegakan hukum.
“Kalau stagnan secara metodologis atau secara kalkulasi statistik karena ada margin of error dari survei kita ini, berarti ada persoalan yang sedang terjadi di republik ini. Karena itu pemerintah, sekecil apa pun kritik yang diberikan masyarakat, harus direspons dengan sangat serius,” ujar Masduri.
Menurutnya, tingginya tingkat kepercayaan publik saat ini harus dikonversi menjadi keberhasilan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Respons yang cepat terhadap berbagai persoalan ekonomi rakyat akan menjadi faktor penting dalam menjaga dukungan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
Survei Poltracking menunjukkan bahwa fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini masih cukup kuat. Namun kepercayaan tersebut membutuhkan penguatan melalui kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama terkait stabilitas harga pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli rumah tangga.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”