NUSAREPORT-Jakarta, – Penetapan Sumatera Utara sebagai lokasi Musyawarah Nasional (Munas) XI Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) menuai keberatan dari 30 Pengurus Daerah (PD) di berbagai provinsi. Mereka mendesak Pengurus Pusat (PP) KB FKPPI meninjau kembali keputusan tersebut dan memindahkan penyelenggaraan Munas XI ke Jakarta.
Ketua Forum Silaturahmi Pimpinan Pengurus Daerah KB FKPPI se-Indonesia, Tony Eka Candra, yang juga menjabat Ketua PD VIII FKPPI Lampung, menegaskan bahwa keberatan tersebut bukan ditujukan kepada Sumatera Utara sebagai daerah penyelenggara, melainkan menyangkut prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan di internal organisasi.
“Ini menyangkut prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi,” kata Tony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, forum tersebut mempersoalkan keputusan Rapat Pleno XII PP KB FKPPI pada 16 September 2026 yang menetapkan Sumatera Utara sebagai lokasi Munas XI. Mereka menilai, penetapan lokasi agenda nasional tersebut perlu dievaluasi karena, menurut mereka, semestinya melalui mekanisme organisasi yang melibatkan forum dengan kewenangan lebih tinggi, yakni Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Atas dasar itu, 30 Pengurus Daerah tersebut meminta PP KB FKPPI meninjau kembali keputusan penetapan lokasi Munas. Mereka berharap penyelenggaraan agenda nasional organisasi mengedepankan transparansi, kepatuhan terhadap aturan, serta keterwakilan seluruh daerah.
Di tengah polemik lokasi Munas, forum tersebut juga menyatakan dukungan kepada Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto sebagai calon Ketua Umum FKPPI periode 2026–2031. Dukungan ini menjadi bagian dari aspirasi mereka mengenai kepemimpinan dan arah organisasi untuk lima tahun mendatang.
Tony mengatakan, Munas XI bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, melainkan momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika sosial dan politik nasional.
“Karena itu, proses pengambilan keputusan strategis harus mengedepankan aturan organisasi dan kepentingan bersama,” ujarnya.
Ia berharap kepemimpinan mendatang mampu memperkuat persatuan keluarga besar FKPPI, mendorong regenerasi, serta meningkatkan kontribusi organisasi bagi masyarakat dan bangsa. Menurutnya, pembaruan organisasi perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga soliditas antarpengurus daerah.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Tony Eka Candra selaku ketua dan Welli Nursyahdian selaku sekretaris, mewakili Forum Silaturahmi Pimpinan Pengurus Daerah KB FKPPI Provinsi se-Indonesia.
Sementara itu, Ketua Presidium GM FKPPI, Hans Silalahi, juga menyatakan dukungan kepada Titiek Soeharto untuk menjadi Ketua Umum FKPPI. Presidium GM FKPPI turut menyampaikan rencana bergabung dalam FKPPI sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi dan membesarkan organisasi ke depan.
Munas XI FKPPI dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. Selain menentukan kepemimpinan periode 2026–2031, forum tersebut menjadi agenda evaluasi kepengurusan masa bakti 2021–2026 dan perumusan arah perjuangan organisasi untuk lima tahun berikutnya.
Hingga berita ini ditulis, PP KB FKPPI belum memberikan tanggapan atas keberatan 30 Pengurus Daerah tersebut. Penjelasan PP FKPPI dinantikan untuk memperjelas polemik penetapan lokasi Munas XI sekaligus menjaga soliditas organisasi menjelang pelaksanaan agenda nasional pada Desember 2026.
