NUSAREPORT – Jakarta, Posisi dan peran Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kembali diuji di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global. Di tengah rivalitas kekuatan besar, krisis kemanusiaan Myanmar, serta konflik di Laut China Selatan, relevansi ASEAN sebagai jangkar stabilitas kawasan dinilai berada pada titik kritis.
NUSAREPORT mengutip pandangan Yudhi Hertanto, Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dari naskah analisis akademik yang ia susun terkait dinamika geopolitik Asia Tenggara dan tantangan kelembagaan ASEAN.
Menurut Yudhi, ASEAN sedang menghadapi dilema besar: tetap menjadi penyeimbang geopolitik atau justru terjebak dalam pusaran kepentingan global. Ia menilai, meskipun ASEAN dikenal sebagai kawasan ekonomi paling dinamis, organisasi ini kerap kehilangan arah saat menghadapi krisis besar.
“ASEAN Way yang bertumpu pada konsensus mutlak dan prinsip non-intervensi memang menjaga kedaulatan negara anggota. Namun secara fungsional, prinsip ini sering melumpuhkan kemampuan ASEAN dalam merespons situasi darurat yang membutuhkan tindakan cepat dan tegas,” ujar Yudhi.
Ia menjelaskan, kendala struktural ASEAN juga terletak pada lemahnya identitas regional dan integrasi sosial kawasan. Ketahanan internal negara-negara anggota sangat menentukan daya tahan kolektif ASEAN dalam menghadapi tekanan geopolitik.
Sebagai organisasi berbasis aturan yang memiliki personalitas hukum sejak Piagam ASEAN 2008, ASEAN seharusnya memiliki daya paksa yang kuat. Namun, ketiadaan lembaga penegak hukum regional menyebabkan banyak kesepakatan hanya berhenti pada tataran normatif tanpa implementasi efektif.
Krisis Myanmar menjadi contoh paling nyata. Hingga Februari 2026, situasi kemanusiaan di negara tersebut masih berada dalam kondisi darurat berkepanjangan. Data menunjukkan junta militer hanya menguasai sekitar 21 persen wilayah, sementara kelompok oposisi mengendalikan sekitar 42 persen.
“Kebuntuan ASEAN dalam menangani krisis Myanmar menunjukkan keterbatasan mekanisme regional yang selama ini diagungkan. Ini bukan semata krisis politik, melainkan tragedi kemanusiaan yang menuntut langkah konkret,” tegas Yudhi.
Tantangan berikutnya adalah eskalasi di Laut China Selatan. Di bawah kepemimpinan Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026, komitmen mendorong Code of Conduct berbasis UNCLOS 1982 menjadi ujian serius bagi kredibilitas ASEAN dalam menegakkan hukum internasional.
Tekanan geopolitik semakin kompleks dengan menguatnya rivalitas Amerika Serikat dan China. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dengan kebijakan tarif agresif terhadap negara-negara ASEAN yang memiliki surplus perdagangan turut menciptakan ketidakpastian ekonomi kawasan.
Meski demikian, Yudhi menilai peluang strategis tetap terbuka. Bergabungnya Timor-Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN pada Oktober 2025 memperkuat integrasi kawasan. Sementara itu, fenomena hedging ekonomi melalui keanggotaan sejumlah negara ASEAN dalam BRICS+ membuka alternatif pembiayaan dan akses pasar di tengah ketidakpastian global.
“Langkah Indonesia bergabung dengan BRICS, diikuti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, merupakan strategi realistis untuk menyeimbangkan dominasi ekonomi Barat,” ujarnya.
Untuk menjaga relevansi, Yudhi menekankan perlunya reformasi institusional ASEAN. Prinsip sentralitas kawasan melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific harus diperkuat agar ASEAN tidak terperangkap sebagai arena kontestasi kekuatan global.
Mengutip falsafah coexistence progresif Soekarno, ia menegaskan ASEAN seharusnya menjadi jembatan dialog dunia, bukan panggung konflik proksi.
“Keberhasilan ASEAN tidak diukur dari banyaknya pertemuan tingkat tinggi, melainkan dari kemampuannya menghadirkan perlindungan hukum, stabilitas politik, dan kesejahteraan bagi lebih dari 700 juta penduduk Asia Tenggara,” katanya.
“Tanpa keberanian melakukan reformasi, ASEAN berisiko kehilangan relevansi di tengah dinamika geopolitik global yang semakin cair dan penuh turbulensi,” pungkas Yudhi.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”