NUSAREPORT-Jakarta, 28/1/2026,- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka babak baru penataan birokrasi dan kebijakan ekonomi nasional. Dalam tempo yang relatif singkat, Purbaya mengumumkan rencana rotasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan pemangkasan tajam Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBN 2026. Di panggung yang sama, pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menambah dimensi penting bagi sinkronisasi fiskal dan moneter di tengah gejolak ekonomi global.
Purbaya mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, perombakan struktural di DJBC akan dilaksanakan secara besar-besaran. Rencana itu mencakup mutasi pejabat mulai dari kepala kantor wilayah hingga kepala pelabuhan di lima pelabuhan besar negara. Bahkan, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan.
“Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastic, seluruh kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian yang besar-besar saya rumahkan,” ujar Purbaya ,Selasa 27/1
Menurut Purbaya, langkah ini bertujuan menguatkan integritas dan kinerja DJBC sebagai institusi yang memegang peranan vital dalam penerimaan negara sekaligus menjaga iklim usaha nasional.
Sementara itu, di sisi belanja negara, anggaran DBH dipangkas drastis dari Rp 192,2 triliun pada 2025 menjadi Rp 58,5 triliun pada 2026. Purbaya menilai kebijakan ini merupakan konsekuensi dari lambatnya penyerapan anggaran di daerah, di mana banyak dana pemerintah daerah justru mengendap di perbankan dan belum termanfaatkan secara efektif untuk pembangunan. Pemangkasan ini merupakan bagian dari fokus pemerintah untuk mendorong disiplin belanja daerah tanpa mengurangi komitmen terhadap pelayanan dasar.
Dalam kerangka yang lebih luas, dinamika fiskal ini beririsan dengan kebijakan moneter melalui kehadiran Thomas Djiwandono di Bank Indonesia. Setelah disetujui DPR sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas dipandang sebagai figur yang dapat memperkuat dialog antara otoritas fiskal dan moneter. Wakil Ketua DPR bahkan menyebut Thomas akan menjadi perekat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dibutuhkan untuk menahan guncangan ekonomi.
Purbaya secara terbuka menyatakan harapannya terhadap Thomas, bahwa peningkatan perspektif fiskal dalam diskusi kebijakan moneter bisa memberikan warna baru.
“Harapannya, dia (Thomas) bisa memberikan masukan yang lebih kuat ke kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Pernyataan Purbaya ini menegaskan bahwa pendekatan lintas kebijakan bukan dimaksudkan untuk mengendalikan independensi BI, tetapi untuk memperkaya diskursus kebijakan makroekonomi yang komprehensif. Thomas, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, diharapkan mampu membawa pengalaman fiskal ke dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI tanpa mengaburkan fungsi moneter independen bank sentral.
Jika dirangkai secara utuh, langkah Purbaya dan dinamika yang dibawa Thomas menunjukkan arah kebijakan ekonomi nasional yang kini semakin mengedepankan disiplin fiskal, tata kelola yang bersih, serta pendekatan koordinatif antara fiskal dan moneter. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten di DJBC dan di seluruh level pemerintahan, sambil menjaga stabilitas ekonomi makro yang inklusif.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”