NUSAREPORT- Jakarta, Di tengah arus globalisasi dan derasnya penetrasi ruang digital, perdebatan tentang masa depan Pancasila kembali menguat. Bukan semata soal menurunnya nasionalisme generasi muda, melainkan persoalan yang lebih mendasar: kegagalan sistem dalam “menjemput” mereka untuk memahami, menghayati, dan menghidupi nilai-nilai kebangsaan.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai pendekatan terhadap Pancasila selama ini masih terjebak pada pola lama hafalan tanpa makna. Padahal, di tengah kompleksitas zaman, Pancasila justru dituntut menjadi alat analisis yang hidup dalam keseharian.
“Pancasila harus dijadikan alat analisis, bukan sekadar hafalan. Harus dibedah dalam kasus nyata, supaya relevan dengan kehidupan sehari-hari,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam (12/4/2026).
Pernyataan ini menyoroti kegelisahan yang kian terasa di kalangan orang tua dan pendidik. Generasi muda Indonesia memang semakin kompetitif secara akademik dan adaptif terhadap perkembangan global. Namun, di saat yang sama, muncul kekhawatiran akan memudarnya pijakan nilai kebangsaan yang selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa.
Firman menggambarkan adanya jurang yang semakin lebar antara kecerdasan intelektual dan kedalaman identitas.
“Anak-anak kita pintar, bahkan banyak yang sekolah sampai luar negeri. Tapi akar budayanya mulai copot. Mereka tidak lagi memahami gotong royong, bahkan tidak tahu kenapa Pancasila lahir sebagai dasar negara,” jelasnya.
Kritik juga diarahkan pada sistem pendidikan, khususnya dalam pengajaran sejarah. Menurutnya, metode yang terlalu menekankan kronologi telah mengabaikan dimensi reflektif yang justru penting untuk membangun kesadaran kebangsaan.
“Sejarah kita diajarkan seperti hafalan. Padahal yang penting itu bukan tanggalnya, tapi kenapa para pendiri bangsa memilih Pancasila, bukan ideologi lain. Di situ ada perjuangan, ada kompromi, ada darah,” tegasnya.
Di sisi lain, tantangan ideologis hari ini tidak lagi berdiri di ruang kosong. Ia hadir dalam bentuk yang lebih kompleks, algoritma digital, media sosial, dan arus informasi instan yang membentuk cara berpikir generasi muda. Dalam situasi ini, Pancasila yang membutuhkan perenungan mendalam harus berhadapan dengan ekosistem yang serba cepat dan dangkal.
“Pancasila itu butuh perenungan, sementara media sosial memberi kepuasan instan setiap detik. Ini pertarungan narasi yang tidak seimbang, dan negara belum benar-benar hadir di ruang batin generasi muda,” ujarnya.
Di sinilah letak persoalan utamanya. Bukan karena generasi muda kehilangan nasionalisme, tetapi karena tidak tersedia jembatan yang mampu menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Negara, dalam hal ini, dinilai belum cukup adaptif dalam menghadirkan Pancasila ke dalam bahasa zaman.
Firman menutup pernyataannya dengan refleksi yang menohok sekaligus membuka ruang perenungan bersama.
“Generasi muda kita bukan kurang Indonesia. Mereka hanya belum dijemput. Kita terlalu sibuk menuntut mereka memahami bangsa ini, tapi lupa menyediakan jembatan agar mereka bisa terhubung dengan identitasnya sendiri,” tandasnya.
Sejumlah pengamat menilai, gagasan menjadikan Pancasila sebagai alat analisis merupakan langkah strategis untuk menjawab krisis makna yang tengah berlangsung. Pancasila tidak lagi cukup diajarkan sebagai teks normatif, melainkan harus dihadirkan sebagai kerangka berpikir kritis dalam menghadapi persoalan nyata, mulai dari intoleransi, ketimpangan sosial, hingga disrupsi digital.
Upaya ini tentu tidak sederhana. Dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan, pembaruan metode pengajaran, serta pemanfaatan teknologi sebagai medium yang mampu menjembatani nilai dengan realitas. Tanpa itu, Pancasila berisiko terus berada di ruang hafalan , jauh dari kehidupan.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”