NUSAREPORT-Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India yang akan digunakan untuk operasional Koperasi Merah Putih. Permintaan itu disampaikan dengan pertimbangan agar keputusan strategis tersebut dibahas langsung bersama Presiden sepulang dari kunjungan kerja luar negeri.
“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India itu ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ketua Harian DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menekankan bahwa kebijakan impor dalam jumlah besar harus melalui kajian menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan riil, dampak terhadap industri otomotif nasional, hingga implikasi fiskal dan neraca perdagangan.
Menurut Dasco, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan membahas secara detail rencana tersebut setelah kembali ke Tanah Air. Pembahasan itu, kata dia, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan sejalan dengan agenda penguatan produksi dalam negeri.
“Presiden tentu akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri terkait rencana ini,” ujarnya.
Langkah penundaan dinilai sebagai bentuk kehati-hatian, terutama di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan substitusi impor. Jika industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi yang memadai, maka pengadaan kendaraan operasional dalam skala besar seharusnya dapat menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok lokal.
Namun di sisi lain, pemerintah juga dituntut mempertimbangkan faktor efisiensi, waktu pengadaan, serta spesifikasi teknis kendaraan yang dibutuhkan koperasi. Apabila produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan secara cepat dan sesuai standar operasional, opsi impor kerap dipandang sebagai solusi jangka pendek.
Karena itu, keseimbangan antara kepentingan efisiensi program dan perlindungan industri nasional menjadi kunci. DPR, melalui fungsi pengawasannya, berkepentingan memastikan kebijakan pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis kajian komprehensif.
Rencana impor 105 ribu pikap bukan sekadar soal pengadaan kendaraan, tetapi juga menyangkut arah kebijakan industri dan keberpihakan pada produksi nasional. Penundaan yang diminta Dasco membuka ruang evaluasi agar keputusan akhir benar-benar berpijak pada kepentingan ekonomi jangka panjang Indonesia.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”