NUSAREPORT-Pos Solo, Pemerintah Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar kembali merealisasikan program bantuan pangan jelang Hari Raya Idulfitri dengan total anggaran mencapai Rp 723 juta. Bantuan yang oleh warga kerap disebut sebagai “THR desa” ini diberikan kepada 1.446 kepala keluarga (KK), masing-masing menerima Rp 500 ribu.
Kepala Desa Berjo, Dwi Haryanto, menjelaskan bahwa program tersebut bukanlah kebijakan insidental, melainkan agenda rutin yang telah berjalan dua tahun terakhir. Tahun ini menjadi kali kedua bantuan serupa disalurkan kepada seluruh KK di desa tersebut.
“Nominalnya Rp 500 ribu per KK untuk 1.446 KK. Ini sudah berjalan dua tahun berturut-turut,” ujar Dwi Haryanto saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026).
Secara administratif, bantuan tersebut tercatat sebagai bantuan pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sumber pendanaannya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), yang sebagian besar ditopang oleh kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo.
Desa Berjo dikenal memiliki sejumlah potensi wisata unggulan yang dikelola desa, di antaranya Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda. Kedua destinasi tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan penting desa melalui pengelolaan berbasis BUMDes, yang hasilnya kemudian dikembalikan untuk program kesejahteraan masyarakat.
Menurut Dwi, bantuan tersebut disebut warga sebagai THR karena momentum pembagiannya bertepatan dengan menjelang Lebaran. Namun dalam dokumen resmi desa, program itu tetap masuk dalam skema bantuan pangan untuk masyarakat.
“Hasil dari PAD yang masuk ke APBDes. Itu memang program desa untuk bantuan masyarakat. Karena diberikannya menjelang Lebaran, warga menyebutnya THR,” jelasnya.
Penyaluran bantuan dilakukan secara tunai di Balai Desa Berjo dengan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah desa. Mayoritas warga Berjo berprofesi sebagai petani, sehingga tambahan dana tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan rumah tangga menjelang hari raya, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Program ini juga menjadi contoh bagaimana optimalisasi PAD melalui pengelolaan potensi lokal dapat berdampak langsung pada masyarakat. Transparansi anggaran dan keberlanjutan program menjadi kunci agar skema serupa tetap sehat secara fiskal dan tidak mengganggu prioritas pembangunan lainnya.
Bagi pemerintah desa, orientasi kebijakan tetap pada peningkatan kesejahteraan warga. “Tugas pemimpin itu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya,” pungkas Dwi.
Langkah Desa Berjo menunjukkan bahwa ketika BUMDes dikelola profesional dan potensi wisata dimaksimalkan, desa tidak hanya mampu mandiri secara fiskal, tetapi juga hadir nyata dalam membantu warganya menghadapi momen-momen penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”