NUSAREPORT-Jakarta, Isu pemakzulan terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut belum sepenuhnya hilang dari ruang politik nasional. Di tengah pergerakan kekuasaan yang terus berubah, narasi tersebut dinilai masih bisa dihidupkan kembali ketika bertemu dengan kepentingan elite, tekanan ekonomi, dan manuver kelompok yang merasa dirugikan oleh arah baru pemerintahan.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, isu itu tidak bisa dibaca semata sebagai desas-desus politik biasa. Menurut dia, ada kemungkinan kelompok-kelompok yang terganggu oleh langkah “bersih-bersih” pemerintahan mulai mencari saluran politik untuk menekan kekuasaan yang sedang berjalan.
“Kelompok yang terganggu secara ekonomi mulai mencari kanal politik. Ini berbahaya jika bertemu dengan kelompok yang memang punya agenda pemakzulan,” kata Amir Hamzah, dikutip pada Senin, 6 April 2026.
Menurut Amir, narasi pemakzulan memang tidak lagi bergerak secara terbuka seperti pada fase-fase politik yang penuh kegaduhan. Namun, ia menilai isu tersebut juga belum benar-benar padam. Dalam situasi tertentu, wacana itu dapat kembali dimunculkan ketika momentum dianggap mendukung.
“Secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tapi ada kelompok yang menunggu momentum. Mereka tidak bergerak terbuka,” ujarnya.
Pandangan itu memperlihatkan bahwa isu pemakzulan hari ini lebih banyak hidup sebagai instrumen tekanan politik daripada sebagai proses konstitusional yang nyata. Dalam praktik politik, pembentukan persepsi sering bergerak lebih cepat daripada prosedur hukum. Ketika ada pihak yang kehilangan akses, pengaruh, atau keuntungan ekonomi akibat perubahan arah kekuasaan, ruang publik kerap dipakai sebagai arena untuk membangun tekanan terhadap pemerintah.
Amir melihat situasi ini sebagai bagian dari pertarungan kepentingan yang lebih luas di sekitar lingkar kekuasaan. Menurut dia, perlawanan terhadap pemerintahan tidak selalu tampil dalam bentuk oposisi terbuka. Ia dapat bergerak melalui jejaring elite, penggiringan opini, dan pembentukan narasi yang secara perlahan mengikis legitimasi pemerintahan dari dalam.
Dalam analisisnya, Amir juga menyinggung kemungkinan adanya skenario suksesi kekuasaan bila krisis politik benar-benar terjadi. Ia menyebut ada pihak-pihak yang berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat naik menggantikan apabila situasi nasional mengalami guncangan.
Meski demikian, pandangan tersebut hingga kini masih berada dalam ranah analisis politik. Belum ada proses resmi atau fakta politik terbuka yang menunjukkan bahwa skenario semacam itu benar-benar sedang dijalankan. Karena itu, isu pemakzulan terhadap Prabowo lebih tepat dibaca sebagai gejala kontestasi di sekitar kekuasaan, bukan sebagai ancaman konstitusional yang sudah bergerak secara formal.
Dalam penjelasan yang lebih luas, Amir juga mengaitkan dinamika tersebut dengan kemungkinan adanya jejaring kepentingan internasional yang ikut bermain dalam situasi politik domestik. Ia menyebut bahwa dalam banyak kasus global, instabilitas politik kerap tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan jaringan kepentingan yang lebih besar. Namun, bagian ini tetap harus dibaca secara hati-hati karena belum ditopang bukti publik yang terverifikasi secara independen.
Yang juga penting digarisbawahi, pemakzulan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan perkara sederhana. Proses itu tidak bisa berjalan hanya karena desakan opini, ketegangan elite, atau manuver politik. Ada syarat konstitusional yang ketat, ada mekanisme kelembagaan yang jelas, dan ada pembuktian hukum yang tidak bisa digantikan oleh sekadar narasi.
Karena itu, isu yang beredar saat ini lebih menunjukkan adanya pertarungan kepentingan di sekitar pemerintahan daripada proses pemakzulan yang sungguh-sungguh berjalan. Dalam ruang politik yang sarat persaingan, isu besar seperti pemakzulan dapat dipelihara sebagai alat tekan, terutama ketika bertemu dengan ketidakpuasan elite dan kelompok-kelompok yang merasa tersisih oleh arah baru kekuasaan.
Pada akhirnya, isu pemakzulan Prabowo mungkin memang belum padam total. Tetapi hingga kini, yang tampak lebih nyata adalah pertarungan narasi dan perebutan pengaruh, bukan langkah resmi untuk menjatuhkan kekuasaan melalui jalur konstitusional. Di balik isu itu, politik Indonesia sekali lagi memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya diuji oleh lawan yang tampak di permukaan, tetapi juga oleh kepentingan-kepentingan yang bergerak diam-diam di sekelilingnya.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”