NUSAREPORT –Jakarta ,- Sejumlah anggota DPR RI mendorong pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh atas rangkaian bencana dahsyat yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini muncul setelah tingkat kerusakan dan korban jiwa terus bertambah, sementara penyebab utama bencana masih menyisakan pertanyaan publik.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan perlunya penyelidikan independen untuk memastikan apakah bencana yang terjadi murni akibat cuaca ekstrem atau ada faktor lain yang memperburuk situasi. “Pemerintah harus memastikan penyebabnya secara objektif. Jangan sampai ada kelalaian dalam mitigasi maupun pengawasan lingkungan,” ujarnya
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, juga meminta pemerintah menelusuri siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Ia menilai investigasi penting untuk memastikan langkah pemulihan dan pencegahan ke depan tidak mengulang kesalahan yang sama. “Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan hanya soal bencana alam, tapi soal akuntabilitas,” kata Marwan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyoroti persoalan lain yang menurutnya tidak boleh diabaikan: krisis ekologi. Ia menyebut bencana ini menjadi sinyal keras akibat pembiaran alih fungsi lahan, deforestasi, dan melemahnya pengawasan di kawasan resapan. “Kerusakan ekologis itu nyata. Saat bencana datang, semua kelemahan itu terakumulasi,” ujarnya.
Sementara itu, jumlah korban jiwa di tiga provinsi terdampak masih terus bergerak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melaporkan bahwa hingga Jumat, 28 November 2025, korban meninggal di Sumatera Utara mencapai 116 orang, dengan 42 lainnya masih dicari. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, BPBD setempat mencatat 86 korban meninggal dan 88 orang belum ditemukan. Di Aceh, 35 warga dilaporkan meninggal dunia dan 25 orang dinyatakan hilang.
Ratusan warga juga mengalami luka-luka, sementara ribuan keluarga di ketiga provinsi itu terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah pusat dan daerah kini bergerak dalam operasi tanggap darurat, namun desakan DPR RI untuk menyelidiki akar masalah muncul sebagai pengingat bahwa penanggulangan bencana tak cukup hanya merespons, tetapi perlu memastikan penyebab dan memperbaiki tata kelola lingkungan secara serius (Redaksi )
Sumber : Alliance diolah Sabtu, 29 November 2025.