NUSAREPORT-Jakarta, Di tengah tekanan geopolitik global yang terus mengerek harga energi dunia, DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil, tetapi juga memperkuat pengawasan distribusi subsidi agar tepat sasaran.
Isu ini dinilai semakin mendesak setelah gejolak harga minyak mentah dunia kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir, sementara kebutuhan energi domestik terus meningkat, terutama menjelang dan pasca arus mudik Lebaran. Pemerintah sendiri telah memastikan harga BBM subsidi tidak naik meski pasar global berfluktuasi.
Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, menegaskan bahwa kebocoran subsidi melalui praktik penimbunan, penyalahgunaan kuota, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran harus menjadi perhatian serius.
“Pengawasan dan distribusi BBM harus diperkuat agar tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan. Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya,di Jakarta Jumat 3/4/2026
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Di sejumlah daerah, antrean kendaraan di SPBU kembali menjadi fenomena yang berulang, menandakan masih adanya persoalan pasokan dan distribusi di lapangan. Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang bahkan terlihat di sejumlah SPBU di Jakarta dan Surabaya.
Bagi masyarakat kecil, persoalan ini bukan sekadar antrean.
Ketika solar subsidi terlambat atau stok menipis, dampaknya langsung terasa pada nelayan yang tidak bisa melaut, petani yang kesulitan mengoperasikan alat pertanian, hingga pelaku UMKM yang harus menanggung kenaikan ongkos distribusi barang.
Efek berantainya kemudian menjalar ke harga kebutuhan pokok dan transportasi.
Di titik inilah, isu BBM subsidi menjadi sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan inflasi dan daya beli rakyat.
Komisi XII DPR menilai stabilitas harga BBM subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga, yang selama ini masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, menjaga harga tanpa memperbaiki sistem distribusi hanya akan memindahkan masalah.
Subsidi yang besar tanpa pengawasan ketat berpotensi membebani APBN, sementara manfaatnya tidak sepenuhnya dinikmati kelompok sasaran.
Di tengah risiko harga minyak yang bisa kembali menembus level tinggi, ruang fiskal pemerintah juga terancam menyempit.
Sejumlah proyeksi bahkan menyebutkan bahwa lonjakan harga minyak dunia dapat memperlebar defisit anggaran apabila subsidi terus membesar.
Karena itu, Cheroline juga mendorong langkah yang lebih strategis: mempercepat transisi energi nasional.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada BBM sebagai penopang utama energi, terutama saat dinamika global sangat mudah memengaruhi harga dan pasokan.
“Pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi baru terbarukan agar ketergantungan pada BBM berkurang, khususnya di wilayah timur Indonesia yang memiliki sumber daya alam besar namun belum dimanfaatkan optimal.”
Dorongan ini sejalan dengan agenda Komisi XII yang sebelumnya juga mendorong mandatori bioetanol 5 persen mulai 2026 sebagai bagian dari strategi pengurangan impor BBM dan penguatan ketahanan energi nasional.
Indonesia sendiri memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, angin, panas bumi, hingga mikrohidro.
Potensi tenaga surya bahkan dinilai menjadi salah satu yang terbesar, khususnya di kawasan timur Indonesia yang memiliki tingkat penyinaran tinggi sepanjang tahun.
Dengan kata lain, isu BBM hari ini bukan sekadar soal harga di papan SPBU.
Ia telah menjelma menjadi persoalan yang menyentuh ketahanan fiskal negara, keberpihakan sosial, dan arah masa depan energi Indonesia.
Jika pengawasan subsidi diperkuat dan transisi energi dijalankan lebih cepat, Indonesia bukan hanya menjaga daya beli masyarakat saat ini, tetapi juga membangun fondasi kemandirian energi untuk jangka panjang.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta“