NUSAREPORT- Jakarta, Minggu 4/1/2026,- Proyeksi melebarinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 2026 menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Kekhawatiran ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang defisit fiskal tetap tinggi, memantik respons kritis dari ekonom dan pengamat kebijakan publik agar negara segera berbenah sebelum APBN benar-benar “babak belur”.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kerangka fiskal nasional perlu direm sejak dini. Menurutnya, defisit APBN 2025 yang diperkirakan mencapai 2,78 persen secara tahunan sudah mendekati batas kewaspadaan. Karena itu, langkah paling mendesak adalah menyisir anggaran yang tidak mendesak atau masih bisa diefisiensikan agar ruang fiskal tidak semakin tergerus.
Sorotan utama Celios tertuju pada program MBG yang dinilai menyedot anggaran sangat besar, namun belum sepenuhnya menunjukkan ketepatan sasaran. Pada 2025, program ini diperkirakan menghabiskan Rp71 triliun dan melonjak tajam hingga Rp335 triliun pada 2026. Bagi Huda, pelebaran defisit APBN tidak bisa dilepaskan dari pembiayaan program-program besar yang belum dikalkulasi ulang secara komprehensif.
Huda menyarankan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya dengan memperbaiki basis data penerima manfaat MBG. Menurutnya, penghematan signifikan dapat dilakukan jika program tersebut tidak bersifat universal, melainkan lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil. Dengan penajaman sasaran, anggaran negara bisa digunakan lebih efisien dan defisit APBN dapat ditekan.
Kritik lebih keras datang dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, yang menilai persoalan defisit bukan semata masalah teknis anggaran, melainkan juga menyangkut mentalitas pejabat negara yang terlalu lama berada di zona nyaman. Ia menegaskan perlunya langkah tegas, bahkan ekstrem, agar pejabat eselon benar-benar mengencangkan ikat pinggang, sebagaimana instruksi langsung Presiden untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali.
Menurut Hari, pesan Presiden sejatinya sudah disampaikan secara simbolik, salah satunya melalui foto bersama Jaksa Agung di depan tumpukan uang sitaan bernilai triliunan rupiah. Namun simbol penegakan hukum dan penghematan itu akan kehilangan makna jika tidak dibarengi perubahan nyata dalam praktik pengelolaan anggaran di lapangan. Ia menekankan bahwa solusi selalu ada jika dijalankan dengan kesungguhan, bukan sekadar retorika.
Hari juga mengingatkan Presiden agar tidak mudah menerima laporan para pembantunya yang berpotensi menyesatkan, terutama terkait pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Ia mencontohkan biaya pembuatan sumur bor di daerah bencana yang dilaporkan mencapai Rp150 juta per titik, angka yang dinilainya jauh dari realitas lapangan dan mencerminkan pemborosan, bukan penghematan.
Bagi Hari, selama orientasi pengelolaan anggaran masih sarat kepentingan dan bukan pada penyelamatan keuangan negara, defisit APBN akan terus menjadi masalah kronis. Karena itu, konsistensi antara ucapan dan tindakan menjadi kunci agar upaya efisiensi benar-benar berdampak dan APBN tidak terus berada di bawah bayang-bayang defisit yang melebar.
NUSAREPORT : “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”