NUSAREPORT-Jakarta, Pemerintah mulai membuka opsi efisiensi anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mempertimbangkan pemangkasan hari pelaksanaan program, dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 335 triliun, langkah ini dinilai berpotensi menghemat hingga Rp 40 triliun atau lebih. Selain MBG, pemerintah juga meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengajukan skema efisiensi masing-masing sebagai bagian dari penguatan fiskal.
Namun, wacana efisiensi tersebut memicu diskusi lebih luas terkait efektivitas dan ketepatan sasaran program.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai penghematan tidak cukup hanya dilakukan dengan mengurangi hari operasional. Ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada penyempurnaan desain program.
Menurut Bhima, MBG seharusnya diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memang membutuhkan intervensi gizi secara lebih mendesak. Selain itu, ia juga mengusulkan agar sebagian anggaran yang dihemat dapat dialihkan ke sektor strategis lain, seperti subsidi energi dan dukungan transisi energi.
“Efisiensi akan lebih berdampak jika diarahkan pada ketepatan sasaran dan realokasi ke kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya, di Jakarta Kamis 26/3/2026
Di sisi lain, sejumlah laporan juga menyoroti potensi inefisiensi dalam struktur belanja program MBG itu sendiri. Data menunjukkan bahwa porsi anggaran untuk belanja makanan, yang menjadi inti program justru relatif kecil, sekitar Rp 242 miliar. Angka tersebut jauh di bawah belanja non-inti seperti pengadaan kendaraan yang mencapai Rp 1,39 triliun.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait prioritas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program. Sejumlah pengamat menilai bahwa penyisiran belanja yang tidak langsung berkaitan dengan tujuan utama program justru dapat menjadi langkah efisiensi yang lebih efektif dibanding sekadar pengurangan hari operasional.
Dengan berbagai opsi yang mengemuka, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan efisiensi tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga tetap menjaga kualitas intervensi gizi bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta“