Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menyebut pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya mencapai 4,97% sebagai indikator lemahnya daya dorong domestik
JAKARTA, NUSAREPORT.COM — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 tercatat sebesar 5,12% (year-on-year), menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Agustus. Namun, sejumlah ekonom menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menyebut pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya mencapai 4,97% sebagai indikator lemahnya daya dorong domestik. Angka ini hanya sedikit naik dari 4,95% pada kuartal sebelumnya.
“Untuk menopang pertumbuhan di atas 5%, konsumsi harus jauh lebih kuat. Saat ini masih terlalu lemah,” ujarnya.
Piter juga menyoroti pertumbuhan investasi (PMTB) yang tercatat 6,6% (yoy), dinilai tidak sejalan dengan penurunan Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur dari 47,4 pada Mei menjadi 46,9 pada Juni.
“Kalau pelaku usaha pesimis, seharusnya investasi tertahan, bukan meningkat,” jelasnya.
Bhima Yudhistira, Direktur Celios, menambahkan kejanggalan pada sektor industri pengolahan yang tumbuh 5,68%, meski terjadi gelombang PHK massal di sektor padat karya dan gangguan produksi di industri hilirisasi nikel.
“Data ini tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan,” katanya.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tudingan adanya manipulasi data. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi masyarakat yang menyumbang 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan didukung oleh peningkatan investasi hingga 6,99%.
“Transaksi uang elektronik naik 6,26%, marketplace tumbuh 7,55% (qtq), dan sektor pariwisata melonjak karena program diskon transportasi,” ujar Airlangga. Ia juga menyebut telah tercipta 3,6 juta lapangan kerja baru, sebagai bukti pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
Namun, perbedaan pandangan antara data resmi dan kondisi di lapangan menimbulkan pertanyaan lanjutan: apakah angka 5,12% tersebut benar-benar mencerminkan fundamental ekonomi saat ini? Publik kini menanti penjelasan lebih mendetail dari BPS dan pemerintah untuk memastikan transparansi data dan akuntabilitas publik.
Sumber:
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Wawancara dengan Piter Abdullah (Segara Institute) dan Bhima Yudhistira (Celios)
Disunting oleh: Redaksi / Nusareport.com