NUSAREPORT- Jambi, 28/1/2026,- Perlambatan realisasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk program Minyakita menjadi sinyal bahwa tekanan pada ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia mulai terasa pada awal 2026. Hingga 26 Januari 2026, realisasi DMO tercatat 87.174 ton, turun tajam dibandingkan Desember 2025 sebesar 167.131 ton dan November 2025 yang mencapai 184.076 ton. Kementerian Perdagangan mengaitkan kondisi ini dengan melemahnya ekspor CPO akibat penurunan permintaan dari sejumlah negara pengimpor utama seperti India dan Pakistan, meningkatnya persaingan dengan minyak nabati lain seperti bunga matahari dan kanola, serta faktor kebijakan pungutan ekspor yang membuat pelaku usaha lebih berhati-hati.
Namun di tingkat daerah, khususnya Provinsi Jambi, dinamika yang terjadi belum sepenuhnya sejalan dengan tekanan nasional tersebut. Berdasarkan penetapan Tim Harga TBS Provinsi Jambi periode 16–22 Januari 2026, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit usia tanam 10–20 tahun justru naik Rp76,87 menjadi Rp3.451,83/Kg. Kenaikan ini menunjukkan bahwa transmisi tekanan ekspor global ke tingkat petani tidak berlangsung secara instan. Harga TBS ditetapkan melalui formula yang mengacu pada harga referensi CPO dan inti sawit periode sebelumnya, sehingga terdapat jeda waktu sebelum fluktuasi pasar internasional tercermin dalam pendapatan petani.
Selain faktor mekanisme harga, konsumsi domestik Indonesia, termasuk melalui program biodiesel masih menjadi penopang penting bagi serapan produksi CPO nasional. Selama kebutuhan dalam negeri tetap kuat, tekanan ekspor tidak otomatis menimbulkan kelebihan pasokan yang drastis di pasar domestik. Inilah yang menjelaskan mengapa, di saat ekspor disebut melambat, harga TBS di Jambi masih menunjukkan penguatan.
Bagi Kabupaten Bungo, yang struktur ekonominya bertumpu pada sawit rakyat, harga TBS di atas Rp3.400/Kg memberikan ruang stabilitas bagi perputaran ekonomi desa. Pendapatan petani berpengaruh langsung terhadap aktivitas pabrik kelapa sawit, jasa angkutan, perdagangan pupuk, hingga sektor informal di pedesaan. Dalam konteks ini, kenaikan harga tidak sekadar angka statistik, melainkan indikator daya tahan ekonomi lokal.
Meski demikian, stabilitas tersebut tetap berada dalam orbit dinamika global. Jika perlambatan ekspor berlangsung lebih panjang dan berujung pada peningkatan stok nasional atau koreksi harga referensi CPO, maka formula harga TBS di daerah pada akhirnya akan ikut menyesuaikan. Dalam skenario itu, sentra produksi seperti Bungo akan menjadi wilayah yang paling sensitif terhadap perubahan harga, mengingat tingginya ketergantungan terhadap satu komoditas utama.
Dengan demikian, kondisi saat ini tidak menunjukkan kontradiksi antara nasional dan daerah, melainkan perbedaan fase dalam rantai transmisi ekonomi. Kenaikan harga TBS Jambi mencerminkan ketahanan jangka pendek yang masih terjaga, sementara perlambatan ekspor menjadi pengingat bahwa sektor sawit tetap terhubung erat dengan volatilitas pasar internasional. Keseimbangan antara ekspor, konsumsi domestik, dan kebijakan fiskal akan menjadi penentu arah pergerakan harga dalam beberapa bulan ke depan.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”