NUSAREPORT- Bungo, Jambi. Kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram atau gas melon di Kabupaten Bungo, Jambi, kian memprihatinkan. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat di berbagai kecamatan kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Jika pun tersedia, harganya melonjak drastis, berkisar antara Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Di Muara Bungo, Rimbo Tengah, Pasar dan Bathin III, warga mengaku harus berkeliling dari satu warung ke warung lain demi memperoleh satu tabung gas.
“Gas sekarang susah. Kalau ada, harganya sudah Rp40 ribu, bahkan sampai Rp50 ribu. Kami terpaksa beli karena tidak ada pilihan,” ujar Rina, ibu rumah tangga di SKB, Kecamatan Bathin.III, Selasa (10/2/2026).
Situasi ini menekan rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada gas melon sebagai sumber energi utama. Para pedagang gorengan, warung makan kecil, hingga penjual jajanan keliling mengeluhkan biaya produksi yang melonjak tajam, sehingga margin keuntungan semakin tergerus.
Ironisnya, kelangkaan dan mahalnya harga gas melon di Bungo terjadi di tengah subsidi LPG 3 kg nasional yang sangat besar. Data Kementerian Keuangan menunjukkan harga keekonomian LPG 3 kg mencapai sekitar Rp42.750 per tabung. Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp30.000, sehingga harga resmi yang seharusnya dibayar masyarakat hanya Rp12.750 per tabung. Pada 2024, realisasi subsidi LPG 3 kg mencapai Rp80,2 triliun, dan untuk 2025 anggaran subsidi naik menjadi Rp87,6 triliun dengan kuota sekitar 8,17 juta metrik ton.
Besarnya subsidi tersebut semestinya menjamin ketersediaan gas melon yang murah dan mudah diakses masyarakat kecil. Namun, realitas di lapangan, khususnya di Kabupaten Bungo, menunjukkan fakta sebaliknya. Subsidi raksasa itu seolah menguap di tengah mata rantai distribusi.
Berbagai laporan nasional mengungkap bahwa masalah utama LPG subsidi terletak pada distribusi yang bocor dan tidak tepat sasaran. Pemerintah pusat pun mengakui adanya penyimpangan di tingkat pengecer, mulai dari permainan harga, penimbunan, hingga penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
Di Bungo, warga menduga pasokan gas melon kerap dialihkan ke sektor usaha skala menengah, bahkan keluar daerah, disinyalir ada ulah nakal Agen hingga pengecer , sehingga menimbulkan kelangkaan dan spekulasi harga . Lemahnya pengawasan, minimnya transparansi distribusi, serta tidak optimalnya pendataan penerima subsidi diduga memperparah kondisi.
“Kalau distribusinya benar dan diawasi ketat, tidak mungkin gas sesulit ini. Jelas ada yang bermain,” kata Hendra, pedagang makanan di Pasar Atas Muara Bungo.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap ekonomi lokal. Pelaku UMKM mengaku terpaksa menaikkan harga jual atau mengurangi volume produksi demi bertahan. Dampaknya merembet pada daya beli masyarakat dan berpotensi memicu inflasi lokal, terutama pada sektor pangan dan kuliner rakyat.
“Modal naik, untung menipis. Kalau harga gas terus mahal, usaha kecil bisa mati pelan-pelan,” ujar Yadi, penjual gorengan di Kecamatan Bathin III.
Fenomena di Bungo merupakan potret kecil dari persoalan nasional tata kelola subsidi energi. Di berbagai daerah lain, harga LPG 3 kg juga melonjak hingga Rp40 ribu–Rp50 ribu akibat pasokan tersendat dan distribusi bermasalah.
Kondisi ini menuntut langkah cepat dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta aparat penegak hukum. Audit menyeluruh terhadap rantai distribusi, penertiban pangkalan dan pengecer, operasi pasar, serta pendataan ulang penerima subsidi berbasis NIK menjadi kebutuhan mendesak.
Tanpa pembenahan serius, subsidi energi triliunan rupiah hanya akan terus bocor, sementara masyarakat kecil tetap terjepit oleh mahalnya harga kebutuhan pokok. Jika dibiarkan, kelangkaan gas melon berpotensi menjadi bom waktu sosial yang menggerus kepercayaan publik terhadap Negara dan memperlebar jurang ketimpangan di daerah.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”