NUSAREPORT-Bungo-Jambi, Direktorat Kewaspadaan Nasional (Wasnas) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI menegaskan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional serius yang mengancam martabat manusia dan menuntut penanganan komprehensif dari hulu ke hilir. Dalam penjelasannya, TPPO dipahami sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, bersifat lintas negara, dan berorientasi pada eksploitasi, mulai dari kerja paksa, perbudakan, eksploitasi seksual, pekerja migran ilegal, hingga perdagangan organ tubuh.
Kemendagri menekankan bahwa dampak TPPO tidak berhenti pada kerugian ekonomi korban. Banyak korban mengalami trauma psikologis, gangguan kesehatan, risiko cacat permanen, bahkan kematian. Karena itu, penanganan TPPO dinilai tidak cukup hanya dengan penindakan pelaku. Upaya yang menyeluruh perlu menggabungkan pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum yang konsisten agar rantai kejahatan dapat diputus sekaligus memastikan korban mendapatkan pemulihan yang layak.
Dari sisi tren, data nasional yang disampaikan menunjukkan adanya peningkatan kasus dalam dua tahun terakhir. Pada 2024 tercatat 392 kasus dengan 471 korban, sementara pada 2025 tercatat 396 kasus dengan 465 korban. Meski angka korban pada 2025 terlihat sedikit menurun, Kemendagri mengingatkan adanya indikasi bahwa korban yang belum terdeteksi masih berpotensi besar, sehingga angka yang tercatat belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi. Pola korban juga disebut banyak berasal dari wilayah perkotaan dan didominasi kelompok usia muda produktif, yang kini menjadi sasaran utama sindikat melalui iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di sektor digital.
Perkembangan yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya modus baru berbasis digital, termasuk penipuan daring lintas negara (online scamming) yang kerap dikaitkan dengan jaringan di luar negeri, seperti di Myanmar dan Kamboja. Modus ini memanfaatkan celah informasi, tekanan ekonomi, dan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Janji pekerjaan “mudah”, proses perekrutan yang serba cepat, hingga komunikasi yang sepenuhnya dilakukan secara online menjadi kombinasi yang sering menjerumuskan calon korban ke situasi eksploitasi.
Untuk memperkuat respons negara, pemerintah disebut telah mengokohkan kerangka regulasi dan kelembagaan. Penanganan TPPO bertumpu pada sejumlah payung hukum strategis, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas TPPO. Gugus Tugas TPPO didorong menjadi simpul koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum berjalan terintegrasi.
Dalam kerangka itu, Kemendagri memosisikan diri sebagai penguat dari sisi pembinaan daerah. Perannya mencakup penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor, mendorong pembentukan dan penguatan gugus tugas di daerah, serta memperkuat sistem pencegahan berbasis kewilayahan. Strategi pencegahan, menurut Kemendagri, perlu dimulai sejak tahap paling awal, termasuk pengawasan administrasi kependudukan bagi calon pekerja migran, penguatan kapasitas pemerintah daerah, dan sosialisasi masif hingga level desa untuk mempersempit ruang gerak perekrut ilegal.
Kemendagri juga menekankan bahwa pencegahan TPPO tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial-ekonomi di daerah. Di satu sisi, edukasi publik dan pengawasan penting untuk menutup pintu-pintu perekrutan ilegal. Di sisi lain, pemerintah daerah didorong menciptakan lapangan kerja lokal dan memperkuat ekonomi wilayah agar masyarakat tidak mudah terpapar bujuk rayu sindikat yang menawarkan “jalan pintas” melalui pekerjaan di luar negeri atau pekerjaan digital yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi nyata.
Pada akhirnya, pesan yang disorot adalah perlunya kolaborasi seluruh elemen bangsa. Pemerintah dinilai tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, keluarga, hingga lingkungan pendidikan. Penegakan hukum yang tegas perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi, terutama literasi digital dan literasi migrasi aman, serta pembangunan ekonomi daerah sebagai strategi jangka panjang. TPPO bukan semata persoalan kriminalitas, melainkan juga cermin kerentanan sosial; karena itu, melindungi warga berarti memastikan mereka punya informasi yang benar, akses yang aman, dan pilihan hidup yang layak. (diolah dari sumber Kesbangpol Kabupaten Bungo )
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”