NUSAREPORT- Bandung Barat , Komisi IV DPR RI menyoroti persoalan serius dalam riset pertanian nasional, terutama menyangkut perubahan kelembagaan yang dinilai berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia peneliti. Kondisi ini disebut berpengaruh langsung terhadap pengembangan benih unggul dan percepatan target swasembada pangan nasional.
Dalam agenda evaluasi di BRMP Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026), Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser menegaskan bahwa restrukturisasi kelembagaan, termasuk pengalihan peneliti ke BRIN, perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak melemahkan sektor pertanian. Penguatan riset pertanian sendiri menjadi fokus penting Komisi IV dalam beberapa kunjungan kerja terakhir.
Menurut Dadang, Indonesia sebenarnya memiliki banyak peneliti berkualitas yang telah disiapkan melalui pendidikan tinggi, bahkan pelatihan hingga ke luar negeri, khususnya pada bidang hortikultura. “Peneliti kita banyak yang sudah disiapkan, bahkan sampai ke luar negeri, tapi sekarang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ini harus menjadi evaluasi kebijakan,” ujarnya.
Ia menilai, jika sumber daya manusia yang sudah disiapkan dengan biaya besar tidak dimanfaatkan secara optimal, maka upaya mempercepat inovasi pertanian akan sulit tercapai.
Berdasarkan data BRMP Sayuran, jumlah SDM yang tersedia saat ini sekitar 145 orang, dengan jumlah peneliti bergelar doktor yang masih sangat terbatas. Kondisi ini dinilai belum memadai untuk mendorong inovasi yang dibutuhkan dalam pengembangan varietas unggul, khususnya komoditas hortikultura yang memiliki kebutuhan pasar tinggi.
Keterbatasan SDM tersebut, menurut DPR, menjadi salah satu hambatan dalam mempercepat riset benih unggul yang sangat dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Komisi IV sebelumnya juga telah mendorong peningkatan anggaran riset dan modernisasi pertanian agar hasil inovasi tidak berhenti di laboratorium.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan bahwa keberhasilan riset tidak cukup diukur dari temuan ilmiah semata, tetapi harus benar-benar dapat diterapkan oleh petani di lapangan. “Jangan sampai hanya berhenti di atas kertas. Riset harus bisa dirasakan manfaatnya oleh petani dan mendukung swasembada pangan.”
Menurutnya, teknologi pertanian, benih unggul, hingga metode budidaya hasil penelitian harus mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi petani, mulai dari produktivitas hingga efisiensi biaya produksi.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar program riset dan pengembangan pertanian berjalan selaras.
Ia mengingatkan bahwa ego sektoral antar lembaga masih menjadi tantangan dalam menyatukan kebijakan dan program strategis menuju swasembada pangan. “Kita ini satu negara. Yang penting koordinasi berjalan baik. Jangan sampai target besar seperti swasembada pangan terhambat karena kurangnya sinergi.”
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi teknologi yang cukup untuk mencapai swasembada pangan.
Namun, menurutnya, tantangan utama terletak pada penguatan ekosistem secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan benih unggul, riset, penyuluhan, hingga kebijakan yang berpihak pada petani. “Kita sudah punya kemampuan, tinggal bagaimana kita memperkuat ekosistemnya, mulai dari benih, riset, hingga kebijakan.”
Sorotan DPR ini menjadi sinyal kuat bahwa penguatan riset pertanian kini menjadi agenda strategis nasional, terutama dalam menopang target swasembada pangan yang berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus meningkat.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta“