Idul Fitri 1447 Hijriah hadir dalam situasi global yang tidak sepenuhnya bersahabat. Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih membayangi, memicu gejolak harga energi serta menggerus kepercayaan pelaku pasar dunia.
Di tengah kondisi tersebut, Indonesia menyambut Lebaran 2026 dengan sikap lebih terukur, bukan dalam bayang-bayang pesimisme, melainkan dalam kerangka realisme yang matang dan penuh kehati-hatian.
Namun demikian, di tengah tekanan global, Lebaran tetap menjadi kekuatan unik dalam perekonomian nasional. Selama puluhan tahun, Idul Fitri berfungsi sebagai “mesin redistribusi ekonomi” yang paling organik. Tradisi mudik bukan sekadar perpindahan manusia, tetapi juga pergerakan uang yang menjangkau hingga lapisan ekonomi paling bawah.
Perputaran ekonomi ini terasa nyata di berbagai daerah. Dari pedagang kaki lima hingga pelaku UMKM, Lebaran menjadi momentum yang membuka peluang usaha lebih luas. Aktivitas ekonomi meningkat, transaksi bergerak cepat, dan sektor informal mendapatkan ruang untuk tumbuh.
Bagi banyak rumah tangga, Lebaran bahkan menjadi penopang ekonomi setelah satu tahun penuh menghadapi tekanan.
Namun, kekuatan ini tidak hadir tanpa catatan kritis. Lebaran 2026 datang dengan tantangan yang lebih kompleks dibandingkan tahun sebelumnya.
Pengalaman Idul Fitri 2025 menjadi pelajaran penting. Saat itu, pelemahan daya beli akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) turut menggerus potensi ekonomi Lebaran. Perputaran uang tercatat menurun, menunjukkan bahwa momentum musiman tidak akan optimal tanpa fondasi daya beli yang kuat.
Tahun ini, tekanan hadir dalam bentuk yang berbeda, namun tidak kalah serius. Indonesia menghadapi kombinasi tantangan yang kerap disebut sebagai perfect storm: gejolak geopolitik global, tekanan nilai tukar, serta potensi kenaikan harga energi pasca-Lebaran.
Di tingkat domestik, kenaikan harga pangan kembali menjadi fenomena berulang. Menjelang Lebaran, harga cabai naik hingga 25–40 persen, daging ayam 15–20 persen, dan telur ayam 10–15 persen. Lonjakan ini paling dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah, yang justru sangat bergantung pada momentum Lebaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.
Dalam konteks ini, inflasi menjadi faktor krusial. Pada Februari 2026, inflasi tahunan tercatat sebesar 4,76 persen, dengan inflasi pangan bergejolak di angka 4 persen. Ini menunjukkan tekanan harga sudah muncul bahkan sebelum puncak konsumsi terjadi.
Ketika harga naik lebih cepat daripada pendapatan, nilai riil Tunjangan Hari Raya (THR) pun tergerus. Secara nominal terlihat meningkat, namun daya belinya tidak sepenuhnya terjaga.
Fenomena ini menggambarkan “jebakan inflasi Lebaran” yang kerap luput dari perhatian. Lonjakan konsumsi yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi justru berpotensi memicu tekanan harga lebih tinggi setelah hari raya.
Karena itu, pertanyaan penting bukan hanya soal seberapa besar perputaran uang selama Lebaran, tetapi juga siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya dan berapa lama dampaknya bertahan.
Pemerintah sejatinya telah mengambil langkah antisipatif. Stimulus fiskal lebih dari Rp12,8 triliun digelontorkan, disertai bantuan sosial sebesar Rp11,92 triliun kepada lebih dari lima juta keluarga penerima manfaat. Diskon tarif transportasi juga diberikan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik.
Kebijakan ini memberikan bantalan penting dalam jangka pendek. Namun, sifatnya masih reaktif dan musiman, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan jangka panjang.
Di sinilah pentingnya mengubah cara pandang terhadap Lebaran. Momentum ini seharusnya tidak berhenti sebagai peristiwa tahunan, tetapi menjadi titik masuk untuk memperkuat struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Peran UMKM menjadi sangat krusial. Mereka adalah tulang punggung ekonomi Lebaran di daerah, sekaligus kelompok paling rentan. Saat permintaan melonjak, keterbatasan modal menjadi kendala. Sebaliknya, ketika permintaan turun pasca-Lebaran, mereka menjadi pihak pertama yang terdampak.
Karena itu, dukungan yang lebih sistematis diperlukan, mulai dari akses pembiayaan mikro yang cepat dan terjangkau hingga penguatan ekosistem usaha di daerah.
Di sisi lain, stabilisasi harga pangan harus menjadi prioritas utama. Ketersediaan cadangan pangan yang memadai serta sistem distribusi yang efisien akan sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Tanpa itu, setiap Lebaran akan selalu diiringi lonjakan harga yang berulang.
Lebaran juga membuka peluang untuk mendorong digitalisasi ekonomi lokal. Mobilitas masyarakat yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar bagi UMKM. Dengan dukungan teknologi, transaksi ekonomi tidak hanya terjadi saat Lebaran, tetapi bisa berlanjut setelahnya.
Dalam kerangka yang lebih luas, momentum ini sejalan dengan upaya Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Target pertumbuhan 8 persen membutuhkan fondasi yang kuat dan berkelanjutan.
Lebaran, dalam hal ini, harus diposisikan sebagai pengungkit, bukan sekadar siklus tahunan.
Pada akhirnya, Idul Fitri menjadi cermin kondisi riil ekonomi masyarakat. Ia menunjukkan seberapa kuat daya beli, seberapa merata distribusi manfaat, serta seberapa siap sistem ekonomi menghadapi tekanan global.
Optimisme dari meningkatnya aktivitas ekonomi memang nyata. Namun, optimisme itu harus dijaga dengan kebijakan yang tepat agar tidak berubah menjadi euforia sesaat.
Lebaran bukanlah solusi, melainkan momentum. Nilainya ditentukan oleh sejauh mana bangsa ini mampu mengelolanya.
Jika dimanfaatkan secara tepat, Lebaran dapat menjadi pijakan menuju ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan , sebuah fondasi penting bagi Indonesia untuk terus melangkah maju di tengah dunia yang penuh ketidakpastian.
Sumber *Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute, dan CEO SAN Scientific.