NUSAREPORT –Muara Bungo, Kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam industri perbankan. Ia dibangun perlahan, tetapi bisa tergerus dalam waktu singkat ketika layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks daerah, posisi bank pembangunan daerah bukan sekadar entitas bisnis, melainkan juga instrumen strategis pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi lokal dan melayani kepentingan publik.
Di Kabupaten Bungo, peran itu selama ini diemban oleh Bank 9 Jambi. Sebagai bank daerah, ia memikul tanggung jawab ganda: menjaga kesehatan korporasi sekaligus memastikan layanan publik berjalan optimal, terutama bagi nasabah yang sebagian besar berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Masalah muncul ketika keluhan terhadap kualitas layanan, sistem transaksi, atau respons terhadap gangguan dirasakan berulang. Dalam dunia perbankan modern, keterlambatan layanan digital, gangguan sistem, atau lambannya respons terhadap pengaduan bukan lagi isu teknis semata, melainkan menyangkut kredibilitas institusi. Nasabah hari ini hidup dalam ekosistem keuangan yang serba cepat. Ekspektasi mereka bukan lagi “cukup baik”, tetapi “tanpa hambatan”.
Bagi ASN, rekening bank bukan hanya tempat menyimpan dana. Ia menjadi saluran utama gaji, tunjangan, pembayaran cicilan, hingga berbagai kewajiban finansial lainnya. Gangguan sekecil apa pun bisa berdampak berantai: keterlambatan pembayaran kredit, tersendatnya transaksi keluarga, bahkan terganggunya perencanaan keuangan bulanan. Dalam perspektif ini, stabilitas layanan bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar.
Namun, bersikap adil berarti tidak serta-merta menyalahkan satu pihak. Bank daerah menghadapi tantangan nyata: transformasi digital yang mahal, persaingan dengan bank nasional dan swasta yang memiliki modal teknologi lebih besar, serta tuntutan regulasi yang semakin kompleks. Modernisasi sistem membutuhkan investasi besar dan waktu. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan seketika.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham sekaligus pengguna layanan memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa bank daerah benar-benar siap melayani publik. Jika sebagian besar ASN diwajibkan atau diarahkan menyalurkan transaksi gaji dan tunjangan melalui satu bank tertentu, maka standar pelayanan harus berada pada level yang layak dan kompetitif.
Di sinilah urgensi evaluasi menyeluruh. Transparansi kinerja, publikasi langkah perbaikan, penguatan infrastruktur digital, hingga pembukaan kanal pengaduan yang responsif adalah bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan. Kepercayaan tidak cukup dijaga dengan imbauan loyalitas; ia harus dibuktikan dengan kualitas layanan.
Sebagai catatan peringatan (warning) yang patut dipertimbangkan secara serius: apabila situasi dinilai lamban membaik dan keluhan terus berulang tanpa solusi konkret, maka tidak adil jika nasabah, yang sebagian besar ASN di Kabupaten Bungo, disalahkan apabila mereka mulai mendorong alternatif kebijakan. Termasuk kemungkinan menuntut Pemerintah Daerah untuk memindahkan transaksi gaji dan tunjangan ke bank lain yang dinilai lebih kapabel dan siap secara sistem.
Langkah semacam itu tentu bukan pilihan ideal. Memindahkan transaksi massal ASN akan membawa konsekuensi administratif, politik, dan ekonomi. Namun dalam logika pelayanan publik, kepentingan masyarakat, dalam hal ini para ASN sebagai nasabah, tetap menjadi prioritas utama. Loyalitas institusional tidak bisa berdiri di atas ketidakpuasan yang terus menumpuk.
Pada akhirnya, momentum ini seharusnya dibaca sebagai peluang pembenahan, bukan ancaman. Bank daerah yang kuat adalah simbol kemandirian ekonomi lokal. Tetapi kekuatan itu hanya akan bertahan jika ditopang profesionalisme, akuntabilitas, dan keberanian berbenah.
Kepercayaan publik bukan warisan yang bisa dipertahankan tanpa kerja keras. Ia harus dirawat setiap hari, dengan sistem yang andal, pelayanan yang manusiawi, dan komitmen nyata untuk terus menjadi lebih baik.
*Budi Prasetyo-Redaktur NUSAREPORT.Com