NUSAREPORT–Jakarta, Rencana pemerintah membangun 10 universitas baru pada 2026 memunculkan diskursus kebijakan antara perluasan akses pendidikan dan tantangan peningkatan mutu lulusan di tengah persoalan serapan tenaga kerja. DPR RI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara cermat agar tujuan pemerataan pendidikan tidak justru menimbulkan persoalan baru di sektor ketenagakerjaan.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengangkat derajat masyarakat berpenghasilan rendah melalui akses pendidikan tinggi. Namun, ia mengingatkan agar rencana besar tersebut dijalankan dengan kehati-hatian dan perencanaan matang.
“Kita tentu senang Presiden memberi perhatian sampai ke pendidikan tinggi. Namun, jika ada rencana membuka 10 universitas baru, tim pelaksana di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya agar kualitas tetap terjaga,” ujar Abdul Fikri Faqih di Jakarta, Jumat.20/2
Menurut Fikri, pembangunan kampus baru sebaiknya mempertimbangkan kondisi riil pendidikan tinggi nasional. Ia menyarankan pemerintah mengkaji opsi penggabungan, akuisisi, atau revitalisasi perguruan tinggi yang telah ada sebelum memutuskan membangun institusi baru. Langkah tersebut dinilai lebih realistis dan berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.
Ia menegaskan, orientasi kebijakan pendidikan tinggi tidak boleh semata mengejar kuantitas, melainkan harus memprioritaskan mutu dan relevansi lulusan. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memperoleh akses pendidikan, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Di sisi lain, pemerintah merancang pembangunan 10 universitas baru dan satu lembaga pendidikan administrasi pemerintahan sebagai bagian dari strategi mencetak sumber daya manusia unggul guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan profesional. Kebijakan ini juga diperkuat melalui program Sekolah Rakyat bagi masyarakat desil satu hingga empat, serta Sekolah Garuda untuk memfasilitasi siswa berprestasi agar mampu menembus perguruan tinggi kelas dunia.
Dalam perspektif global, jumlah perguruan tinggi di Indonesia tergolong sangat besar. Data Statista per Juli 2023 mencatat, Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan jumlah universitas terbanyak di dunia, yakni 3.277 kampus, di bawah India yang memiliki 5.349 universitas, dan melampaui Amerika Serikat dengan sekitar 3.180 universitas. Sementara China, dengan jumlah penduduk lima kali lebih besar dari Indonesia, tercatat hanya memiliki sekitar 2.495 universitas.
Besarnya jumlah kampus tersebut di satu sisi memperluas akses pendidikan, namun di sisi lain memunculkan tantangan serius terkait pemerataan mutu dan relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja.
Data Badan Pusat Statistik mencatat, per Agustus 2024 terdapat sekitar 842 ribu penganggur dari kelompok lulusan universitas. Angka ini mencerminkan masih lemahnya keterhubungan antara dunia pendidikan tinggi dan pasar tenaga kerja.
Sejalan dengan itu, riset McKinsey Global Institute mengungkapkan adanya persoalan mendasar dalam kualitas dan relevansi lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Sekitar 71,7 persen lulusan tercatat bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya, sementara hanya 26 persen pelaku usaha menilai kompetensi lulusan perguruan tinggi telah sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi ini menunjukkan kuatnya fenomena mismatch antara sistem pendidikan dan tuntutan dunia kerja.
Dominasi perguruan tinggi swasta yang mencapai hampir 96 persen dari total kampus di Indonesia turut memperlebar disparitas mutu antarwilayah. Kesenjangan kualitas pendidikan tersebut berdampak langsung pada daya saing lulusan, produktivitas nasional, serta kemampuan Indonesia bersaing di tingkat global.
Menimbang kompleksitas tersebut, kebijakan pembangunan kampus baru dituntut tidak sekadar mengejar pemerataan akses, tetapi juga memastikan mutu dan relevansi lulusan. Tanpa perencanaan yang matang dan berbasis data, ekspansi pendidikan tinggi justru berpotensi memperlebar jurang antara dunia kampus dan dunia kerja.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”