JAKARTA, NUSAREPORT.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan publik terhadap angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“BPS selalu berpegang pada integritasnya. Mereka tidak bisa disetir oleh siapa pun,” tegas Sri Mulyani dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (7/8), merespons keraguan sejumlah ekonom terhadap validitas data pertumbuhan ekonomi.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, turut menegaskan bahwa seluruh proses penghitungan mengikuti metodologi standar internasional dan berbasis data resmi yang telah melalui verifikasi berlapis.
“Kami bekerja sesuai metodologi yang diakui secara global. Prosesnya transparan dan dapat diuji,” ujar Amalia.
Pemerintah menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap data resmi menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan ekonomi. Data statistik bukan sekadar angka, melainkan panduan arah pembangunan nasional.
“Data yang benar adalah dasar bagi kebijakan yang tepat. Inilah modal utama kita dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ujar Sri Mulyani.
Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang solid, stabilnya kinerja ekspor, serta peningkatan belanja pemerintah di sektor infrastruktur. Pemerintah optimistis tren positif ini dapat berlanjut pada semester II-2025, dengan catatan stabilitas makroekonomi tetap terjaga.
Jurnalis: Prasetiyo
Di Susun oleh: Redaksi / nusareport
Sumber: Press Release Kementerian Keuangan, 7 Agustus 2025