NUSAREPORT-Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah anggaran pertanian benar-benar berdampak pada peningkatan produksi pangan nasional. Daerah yang dinilai tidak serius menjalankan program cetak sawah sebagai fondasi swasembada pangan akan dievaluasi, bahkan anggarannya berpotensi dialihkan ke wilayah lain yang lebih progresif.
Penegasan tersebut disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama jajaran Eselon I dan II Kementerian Pertanian serta Kepala Dinas Pertanian se-Indonesia di Jakarta, Rabu.25/2 Dalam forum itu, Amran menekankan bahwa anggaran pertanian yang mencapai puluhan triliun rupiah merupakan amanah rakyat yang harus diwujudkan menjadi produksi nyata di lapangan.
“Yang tidak serius, kabupaten yang tidak serius, tolong nolkan anggarannya. Menteri yang tanggung jawab. Sampaikan Menteri yang tanggung jawab,” ujar Amran dengan nada tegas.
Menurutnya, langkah pengalihan anggaran bukan bentuk hukuman, melainkan strategi percepatan dan perlindungan agar program nasional tidak terhambat oleh lemahnya kinerja daerah tertentu. Daerah dengan progres rendah akan ditahan sementara alokasinya, sedangkan wilayah yang menunjukkan kinerja baik akan diprioritaskan.
“Tolong seluruh dirjen, daerah yang capaiannya rendah, alihkan ke yang rajin. Jadi kabupaten dan provinsi yang tidak serius, anggarannya tarik, pindahkan ke provinsi lain, kabupaten lain,” tegasnya.
Amran menilai kebijakan ini sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus kepedulian. Ia tidak ingin daerah terbebani target yang tidak mampu direalisasikan, sehingga justru menghambat pencapaian swasembada pangan secara nasional.
“Ini bentuk cinta saya. Kalau Anda tidak sanggup, saya pindahkan anggarannya. Daripada nanti tidak berjalan optimal di kemudian hari,” ucapnya.
Sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran juga menegaskan bahwa program cetak sawah tidak boleh kendur. Seluruh kepala dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota diminta terus memacu percepatan cetak sawah, optimalisasi lahan, serta berbagai program strategis lainnya.
“Momentum swasembada pangan yang telah diraih tidak boleh kendur dan harus dijaga secara berkelanjutan,” katanya.
Ia mengungkapkan, pada 2025 realisasi cetak sawah telah mencapai sekitar 200 ribu hektare. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan hingga 250 ribu hektare. Program ini akan dikombinasikan dengan optimalisasi lahan yang telah berjalan beberapa tahun terakhir untuk membangun sistem swasembada pangan yang kokoh dan berkelanjutan.
“Ini yang membuat sistem nanti. Ini yang membuat berkelanjutan swasembada kita,” tutur Amran.
Dalam rapat tersebut, Amran juga mengevaluasi capaian tiap provinsi dan meminta seluruh daerah melaporkan progres signifikan hingga akhir Maret 2026. Ia menilai capaian swasembada beras dalam waktu relatif singkat menjadi pencapaian strategis yang harus dijaga melalui percepatan program lintas sektor.
“Indonesia terhormat karena mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ke depan kita akselerasi,” ujarnya.
Selain padi, pemerintah juga memfokuskan percepatan swasembada kedelai dan bawang putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, hilirisasi komoditas perkebunan seperti kakao, kopi, kelapa, dan lada terus diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
Dengan percepatan yang terukur, disiplin realisasi anggaran, serta sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Pertanian optimistis momentum swasembada pangan dapat terus diperkuat. Pemerintah pun menargetkan peningkatan produksi tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan membangun sistem pertanian nasional yang tangguh, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan petani.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”