NUSAREPORT-Muara Bungo, Pemerintah Kabupaten Bungo terus memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui inovasi berbasis masyarakat. Salah satu langkah konkret yang kini menjadi andalan adalah program Operator Pemungutan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), yang dinilai mampu menjawab persoalan klasik penumpukan sampah di lingkungan permukiman.
Program ini menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam sistem pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pengawasan. Melalui skema iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), warga turut berkontribusi dalam mendukung operasional pengangkutan, penyediaan sarana, serta keberlanjutan layanan kebersihan.
Dalam praktiknya, sampah rumah tangga dikumpulkan secara terkoordinasi di tingkat RT, kemudian diangkut oleh petugas sesuai jadwal menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sistem ini dinilai mampu menekan potensi penumpukan sampah sekaligus meningkatkan efektivitas layanan kebersihan di lingkungan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, Dasmardi, S.Pt, ME melalui Sekretaris Dinas Aflianto, ST, MT menegaskan bahwa OPBM merupakan bagian dari implementasi langsung arahan Bupati Bungo dalam pembenahan tata kelola sampah.
“Program ini sejalan dengan instruksi Bupati Bungo, H. Dedy Putra, SH, M.Kn yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang terintegrasi, melibatkan masyarakat, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan,” ujar Aflianto dalam keterangannya di Muara Bungo, Jumat (11/4/2026).
Ia menambahkan, DLH Kabupaten Bungo terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan arahan tersebut secara konsisten melalui penguatan program di lapangan.
“DLH Kabupaten Bungo secara konsisten dan berkelanjutan terus berupaya mewujudkan arahan Bupati. Ini bukan hanya soal penanganan sampah, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan,” jelasnya.
Menurutnya, dana yang dihimpun melalui OPBM tidak hanya digunakan untuk operasional pengangkutan, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan petugas kebersihan, termasuk gaji dan kebutuhan operasional lainnya. Hal ini penting agar sistem dapat berjalan stabil dan profesional.
Selain itu, OPBM juga dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan pengaduan, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan secara langsung. Dengan demikian, kualitas layanan kebersihan dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan.
Dengan penguatan program ini, Pemerintah Kabupaten Bungo optimistis persoalan sampah dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”