NUSAREPORT-Bungo 22/1/2026,- Gerakan buruh di Indonesia kian menegaskan transformasinya dari sekadar kelompok penekan menjadi aktor politik formal. Melalui Partai Buruh, kaum pekerja berupaya memperjuangkan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan mereka secara langsung melalui jalur parlemen dan pemerintahan.
Transformasi tersebut kembali mengemuka dalam Kongres V Partai Buruh yang digelar di Jakarta. Konsolidasi nasional ini diarahkan untuk memperkuat posisi Partai Buruh sebagai kendaraan politik buruh dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah mendatang.
Ketua Executive Committee (Exco) Partai Buruh Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Hopni Muhamad, menegaskan bahwa Partai Buruh di daerah sepenuhnya berkomitmen mengikuti garis perjuangan dan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh. Hal tersebut, menurutnya, menjadi kunci membangun kekuatan politik yang solid dan terorganisasi.
“Baik dalam Pileg maupun Pilkada di daerah, kami akan mengikuti dan menjalankan arahan dari pusat. Strategi kami harus selaras agar perjuangan Partai Buruh berjalan dalam satu komando,” ujar Hopni dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi 22/1
Hopni menjelaskan, konsolidasi ini juga berangkat dari kesadaran bahwa buruh merupakan kekuatan politik strategis dengan basis massa yang besar. Selama ini, buruh kerap menjadi objek politik elektoral, namun belum sepenuhnya menjadi subjek penentu kebijakan. Melalui Partai Buruh, kondisi tersebut ingin diubah.
Partai Buruh sendiri dibentuk kembali pada 5 Oktober 2021 sebagai alat perjuangan politik kaum pekerja. Target nasional yang dicanangkan adalah menembus parliamentary threshold 4 persen agar dapat menempatkan sekitar 20–30 kursi di DPR RI, sehingga buruh memiliki posisi tawar langsung dalam perumusan kebijakan negara.
Dalam konteks kebijakan, Hopni menegaskan bahwa perjuangan Partai Buruh tetap fokus pada isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan pekerja, seperti penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan buruh, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, serta dorongan terhadap kebijakan pro-pekerja yang menjamin upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja.
“Kondisi kesejahteraan pekerja hingga saat ini masih sangat rentan. Banyak pekerja belum mendapatkan penghasilan dan jaminan hidup yang layak. Partai Buruh hadir sebagai alat perjuangan untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui jalur politik,” tegas Hopni.
Ia juga menyampaikan bahwa strategi politik Partai Buruh ke depan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024, yang menjadi salah satu landasan penting dalam menyusun langkah perjuangan partai di tingkat nasional maupun daerah.
Selain konsolidasi politik, Partai Buruh juga menekankan pentingnya membangun aliansi perjuangan dengan kelompok rakyat kecil lainnya, termasuk petani, dalam isu-isu strategis seperti kedaulatan pangan dan energi. Menurut Hopni, kekuatan massa buruh memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan kebijakan melalui aksi kolektif, termasuk mogok kerja, apabila diperlukan.
Namun demikian, Hopni mengakui bahwa gerakan buruh masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pragmatisme politik hingga fragmentasi organisasi. Oleh karena itu, pasca Kongres V, pihaknya akan melakukan konsolidasi menyeluruh terhadap serikat pekerja di daerah agar tidak lagi terpecah oleh kepentingan jangka pendek.
“Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa perjuangan buruh harus satu arah dan berjangka panjang, bukan sekadar kepentingan sesaat,” tegasnya.
Di sisi lain, Partai Buruh juga membuka ruang dialog dengan pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu agenda utama yang akan diperjuangkan adalah penghapusan sistem outsourcing yang dinilai melemahkan jaminan kesejahteraan dan kepastian kerja bagi buruh.
“Kami akan terus mendorong dialog dengan pemerintah. Sistem outsourcing harus dievaluasi karena sangat merugikan pekerja,” kata Hopni.
Sejarah mencatat, peran buruh dalam politik Indonesia telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Presiden pertama RI, Soekarno, bahkan menekankan bahwa buruh harus terlibat aktif dalam politik untuk menghadapi dominasi kapitalisme. Semangat itulah yang kini kembali dihidupkan melalui gerakan “Go Politik” Partai Buruh.
Hopni optimistis, dengan konsolidasi nasional yang kuat dan keselarasan pusat–daerah, Partai Buruh mampu meraih kepercayaan publik pada Pemilu 2029 dan menjadi kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan kepentingan buruh dan rakyat kecil.
“Kami berharap Kongres V ini membawa keberkahan bagi perjuangan Partai Buruh. Kami optimistis bisa memenangkan Pemilu 2029 dan benar-benar menjadi alat perjuangan bagi kaum pekerja,” pungkasnya.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”