NUSAREPORT- Bungo,- Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, meninjau langsung pembangunan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Simpang SKB pada Senin (8/12). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan teknis yang berlaku, sekaligus meluruskan berbagai informasi yang tidak tepat yang beredar di publik.
Dalam pemeriksaan lapangan itu, Wakil Bupati melihat secara detail progres pembangunan, mulai dari struktur dasar bangunan hingga kesiapan sarana pendukung. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan, serta berada dalam pengawasan instansi berwenang.
Pemerintah Kabupaten Bungo menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG tidak dilakukan secara sembarangan, karena seluruh tahapannya telah melalui perencanaan yang matang dan mekanisme pengawasan yang jelas. Informasi yang menyebut pengerjaannya asal jadi atau tidak memperhatikan aspek konstruksi dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Pembangunan SPPG atau dapur MBG tersebut merupakan program nasional yang dikerjakan langsung oleh Badan Gizi Nasional melalui Kementerian PUPR, sementara lahan yang digunakan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bungo. Dengan demikian, seluruh proses pembangunan mengikuti ketentuan nasional yang terukur, termasuk standar material, struktur, dan tata bangunannya.
Selain memastikan kesesuaian teknis, pemerintah juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, termasuk pembangunan pagar keliling yang akan diselesaikan sebelum dapur MBG mulai beroperasi penuh. Penambahan fasilitas ini bertujuan memastikan area dapur aman, tertib, dan siap digunakan untuk pelayanan masyarakat.
Melalui peninjauan langsung ini, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai progres pembangunan dapur MBG, serta tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas, akuntabilitas, dan transparansi setiap fasilitas pelayanan publik di daerah.(Redaksi)