NUSAREPORT- Jambi, 11/12/2025,- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029 kembali menggerakkan perdebatan lama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Setelah putusan itu diketuk, pembahasan tentang efisiensi penyelenggaraan pemilu dan desain ulang sistem politik lokal menguat, termasuk wacana mengembalikan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati kepada DPRD seperti era sebelum 2005.
Wacana ini muncul kembali karena anggapan bahwa pemilihan langsung membutuhkan biaya besar, menyedot energi politik, dan membuat kontestasi daerah rentan gesekan. Beberapa elite nasional menilai momentum penataan jadwal pemilu dapat sekaligus dimanfaatkan untuk mengevaluasi sistem Pilkada. Namun sejumlah partai besar memilih bersikap hati-hati. NasDem mengingatkan bahwa pemilihan langsung merupakan bagian penting dari demokrasi lokal pasca-Reformasi dan tidak boleh digantungkan semata pada alasan efisiensi. PDIP dan PKB juga menyatakan masih mengkaji berbagai konsekuensi politik dan konstitusional dari perubahan mekanisme tersebut.
Penolakan paling tegas datang dari Partai Buruh yang menyebut pemilihan lewat DPRD sebagai langkah mundur yang mengurangi hak rakyat menentukan pemimpinnya. Nada keberatan juga disuarakan tokoh publik seperti Basuki Tjahaja Purnama, yang menilai sejarah sudah membuktikan bahwa pemilihan oleh DPRD membuka ruang kompromi elite yang sulit diawasi masyarakat. Di sisi lain, kalangan akademisi tidak banyak tampil ke permukaan, sebagian karena perdebatan hukum dan politik bergerak lebih cepat dibanding proses riset, sebagian lagi karena menunggu arah pembahasan revisi undang-undang di DPR.
Seiring menguatnya berbagai posisi ini, ruang diskusi publik kian terbuka: apakah pemisahan pemilu yang diperintahkan MK akan menjadi pintu masuk untuk merumuskan ulang cara negara memilih kepala daerah, atau justru menguatkan kembali legitimasi pemilihan langsung. Pertanyaan itu belum akan terjawab dalam waktu dekat, namun keputusan yang diambil nantinya dipastikan akan menentukan arah demokrasi lokal dan posisi rakyat dalam proses politik daerah untuk tahun-tahun mendatang. (Redaksi)