Kegiatan “Bumi Bicara: Refleksi Lingkungan & Bencana” Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar IKA PMII DKI Jakarta bersama Yayasan Kader Mandiri Jakarta (YAKAMAJA) . (Foto: IKA PMII DKI Jakarta)
NUSAREPORT- Jakarta,- Persoalan lingkungan di Indonesia dinilai tidak cukup diselesaikan dengan regulasi semata. Tanpa keberanian politik dari para pengambil kebijakan, aturan hanya akan menjadi teks hukum yang kehilangan daya lindung terhadap alam dan keselamatan manusia.
Penegasan itu disampaikan Anggota DPR RI Komisi IV, Arif Rahman, dalam diskusi bertajuk “Bumi Bicara: Refleksi Lingkungan & Bencana” yang digelar IKA PMII DKI Jakarta bersama Yayasan Kader Mandiri Jakarta (YAKAMAJA), Minggu (28/12/2025), di RM Handayani, Jakarta.
“Aturan tidak akan berarti tanpa keberanian pengambil kebijakan untuk berpihak pada keselamatan lingkungan,” ujar Arif Rahman, politikus Partai NasDem.
Ia menilai, banyak kebijakan lingkungan saat ini justru terjebak pada kompromi ekonomi jangka pendek, sementara dampak ekologis dan kemanusiaannya diabaikan.
Pandangan kritis juga disampaikan aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, yang menyebut bencana ekologis yang berulang bukan semata bencana alam, melainkan bencana kebijakan.
“Kerusakan lingkungan dan emisi tinggi yang dibiarkan adalah akar dari bencana hari ini,” kata Iqbal.
Menurutnya, pembiaran terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam telah memperbesar risiko banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun.
Dari sisi hukum, praktisi hukum Ratunnisa menyoroti lemahnya legislasi lingkungan yang kerap memberi ruang legal bagi perusakan alam.
“Undang-undang seharusnya melindungi lingkungan, bukan melegitimasi kerusakan,” tegasnya.
Sepanjang tahun 2025, Indonesia kembali menghadapi berbagai bencana ekologis yang berdampak luas pada kehidupan sosial dan kemanusiaan. Banjir, longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan menjadi pengingat bahwa krisis lingkungan telah berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Syamsul Ma’arif mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan relasi manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.
“Ketika alam dirusak, dampaknya kembali kepada manusia,” kata Kiai Syamsul.
Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Nur Amalia, menegaskan bahwa isu lingkungan harus ditempatkan sebagai persoalan moral dan kemanusiaan, bukan sekadar isu teknis atau administratif.
“Bencana bukan takdir semata. Ada relasi kuat antara kebijakan, tata kelola lingkungan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Dari perspektif ilmiah, Peneliti dan Pakar Meteorologi Prof. Edvin Aldrian menekankan bahwa perubahan iklim telah memicu anomali cuaca ekstrem dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia.
“Bumi kita hanya satu, dan generasi berikutnya akan bertanya apa yang kita lakukan untuk menjaganya,” kata Prof. Edvin.
Diskusi ini menjadi refleksi akhir tahun bahwa krisis lingkungan bukan hanya persoalan alam, melainkan cermin dari keberanian, atau ketidaktegasan politik dalam melindungi masa depan bersama.(Redaksi,Sumber-diolah)