
Salah satu potret pertemuan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Instagram DPP Golkar)
NUSAREPORT-Jakarta,- Sejumlah pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di penghujung tahun 2025. Pertemuan tersebut mempertemukan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Pertemuan berlangsung di kediaman Bahlil Lahadalia yang berlokasi di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Informasi mengenai pertemuan ini mengemuka ke publik setelah DPP Partai Golkar mengunggah potret kebersamaan keempat tokoh tersebut melalui akun Instagram resmi pada Senin, 29 Desember 2025.
Dalam keterangan yang menyertai unggahan tersebut, DPP Golkar menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi akhir tahun antar pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Foto yang dibagikan memperlihatkan suasana pertemuan yang berlangsung santai dan informal. Bahlil Lahadalia tampak duduk berdampingan dengan Zulkifli Hasan, sementara Sufmi Dasco Ahmad terlihat duduk bersebelahan dengan Muhaimin Iskandar.
Meski dikemas dalam suasana silaturahmi, pertemuan empat elite partai tersebut dinilai sarat dengan komunikasi politik. DPP Golkar menegaskan, agenda utama pertemuan adalah memperkuat soliditas koalisi pemerintahan sekaligus menjaga kesinambungan dukungan politik terhadap program-program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Selain konsolidasi koalisi, pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi mengenai dinamika politik nasional yang tengah berkembang, khususnya sejumlah agenda yang sedang dan akan dibahas di DPR. Isu-isu legislasi strategis, termasuk kebijakan kepemiluan dan penataan sistem pilkada, disebut menjadi bagian dari konteks pembicaraan antar pimpinan partai tersebut.
Wacana mengenai mekanisme pilkada, yang belakangan kembali mengemuka dalam diskursus publik dan parlemen, menjadi salah satu isu politik yang menyita perhatian. Pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya penataan tata kelola demokrasi lokal, efektivitas pemerintahan daerah, serta implikasi kebijakan terhadap stabilitas politik nasional.
Meski demikian, para pimpinan partai tidak menyampaikan secara terbuka detail substansi atau kesimpulan dari diskusi yang berlangsung. Tidak ada pernyataan resmi mengenai adanya kesepakatan politik tertentu dalam pertemuan tersebut. Sikap ini sejalan dengan karakter pertemuan yang diklaim sebagai silaturahmi dan komunikasi awal antar elite koalisi.
Pertemuan ini mencerminkan intensitas komunikasi politik di antara partai-partai besar pendukung pemerintah, terutama dalam menyikapi dinamika DPR dan arah kebijakan politik ke depan. Konsolidasi antar pimpinan partai dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah agenda legislasi yang padat serta berbagai isu strategis yang berpotensi memengaruhi arah demokrasi nasional dan lokal.
Di tengah pergantian tahun, pertemuan tersebut juga menunjukkan upaya partai-partai koalisi untuk menjaga kohesi politik dan menyamakan pandangan dalam menghadapi tantangan pemerintahan pada tahun berikutnya. Komunikasi semacam ini dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran agenda politik nasional, termasuk dalam pengambilan keputusan di parlemen dan penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah. (Redaksi,Sumber-diolah)