NUSAREPORT-Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, serta tokoh agama ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam (5/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden memaparkan perkembangan situasi geopolitik global, terutama ketegangan di kawasan Timur Tengah yang memanas akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Republik Islam Iran.
Dalam penjelasannya, Presiden menyoroti bahwa dinamika konflik tersebut memiliki implikasi luas bagi stabilitas kawasan dan juga bagi Indonesia. Salah satu faktor yang membuat Indonesia ikut terkait secara langsung maupun tidak langsung adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah forum yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan ini dibentuk untuk mendorong upaya rekonstruksi wilayah Jalur Gaza yang mengalami kerusakan besar akibat konflik antara Israel Defense Forces dan Hamas.
Keanggotaan Indonesia dalam BoP sebelumnya sudah memunculkan perdebatan di dalam negeri. Salah satu poin yang menjadi sorotan publik adalah kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza, termasuk komitmen pengiriman personel Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari upaya stabilisasi pascakonflik.
Kontroversi tersebut semakin menguat setelah pecahnya konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada 28 Februari lalu. Sejumlah kalangan menilai situasi tersebut berpotensi memperumit posisi diplomatik Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang semakin sensitif di kawasan Timur Tengah.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, usai pertemuan mengatakan bahwa Presiden Prabowo melihat keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai peluang untuk memainkan peran diplomasi yang lebih aktif dalam meredakan eskalasi konflik di kawasan tersebut. Menurutnya, Indonesia dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk mendorong dialog dan upaya perdamaian yang lebih luas.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan pandangan berbeda. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menangguhkan sementara keanggotaan Indonesia dalam BoP. Menurut Jimly, langkah tersebut dapat menjadi bentuk tekanan diplomatik agar pihak-pihak yang terlibat konflik segera menurunkan eskalasi ketegangan di Timur Tengah.
Pandangan yang beragam dari para tokoh Islam tersebut mencerminkan dinamika diskusi mengenai posisi Indonesia di tengah konflik global yang semakin kompleks. Di satu sisi, ada dorongan agar Indonesia memainkan peran aktif dalam diplomasi perdamaian internasional, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan terlalu jauh dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang sensitif secara geopolitik. ( Sumber Alliance diolah )
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”