NUSAREPORT- Muara Bungo , Sabtu 13/12/2025 ,- Pemerintah Kabupaten Bungo menegaskan komitmennya mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas MBG yang digelar pada Jumat, 12 Desember 2025. Rakor ini menyoroti sejumlah kendala teknis sekaligus merumuskan langkah percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah terjauh.
Salah satu fokus utama rakor adalah percepatan kelengkapan administrasi pembangunan SPPG terpencil di 19 titik. Pemda didorong membantu investor dalam penyiapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai syarat appraisal, yang hanya dapat diproses apabila investor telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk itu, peran koordinator kecamatan (korcam) dan camat ditekankan agar aktif berkoordinasi dengan forkopimcam serta mendampingi investor sejak pembangunan fisik hingga penyelesaian berkas appraisal.
Rakor juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia, khususnya akuntan dan ahli gizi, yang dinilai menjadi salah satu penyebab lambannya operasional SPPG. Satgas diminta mencari solusi agar kebutuhan SDM tersebut dapat diakomodasi, sehingga tidak menghambat layanan MBG kepada masyarakat.
Selain pembangunan fisik, proses sertifikasi menjadi perhatian serius. Satgas menekankan agar pengurusan sertifikat mulai dari SLHS, sertifikasi chef, halal, hingga HACCP dilakukan secara paralel agar tidak menimbulkan keterlambatan di kemudian hari. Seluruh pihak, termasuk satgas, camat, dan korcam, diharapkan terlibat aktif dalam pendampingan sertifikasi, terutama sertifikasi halal.
Masalah koordinasi juga mengemuka. Rakornas mencatat perlunya peningkatan peran aktif SPPI dan satgas agar tidak sekadar menunggu laporan investor, serta memperkuat sinkronisasi kebijakan dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk SPPG aglomerasi, satgas diminta memastikan tidak terjadi perebutan penerima manfaat melalui pemetaan wilayah dan kesepakatan bersama antar-kecamatan.
Dalam jangka panjang, satgas didorong menguatkan rantai pasok bahan baku MBG. Supplier diharapkan dikoordinasikan melalui satu pintu guna menjaga kualitas dan mencegah gangguan distribusi. Bahkan, satgas didorong berinovasi tanpa bergantung penuh pada APBD, antara lain dengan menggandeng perbankan dan mendorong pengembangan pertanian, perkebunan, serta peternakan lokal sebagai sumber bahan baku MBG.
Rakor yang dihadiri Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, Korwil SPPI Bungo Afifah Khairani, S.Gz, pejabat OPD terkait, para camat, dan korcam SPPI se-Kabupaten Bungo ini menutup agenda dengan penegasan pentingnya pengawasan bersama agar Program MBG berjalan efektif, berkualitas, dan berdampak nyata bagi ekonomi lokal.(Redaksi)