Bungo — Komunitas Ngubris kembali menghadirkan ruang dialog publik melalui Ngubris Episode 14 bertema “Refleksi Pilkada 2024”. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat PCNU Bungo, seberang RSUD Muara Bungo, pada Selasa malam (11/11/2025) ini menghadirkan dua narasumber utama: Dr. H. Khairun A. Roni, S.E., M.M., C.Mt., pengamat politik, sebagai Pematik I, dan Armidis, S.Pd., Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo, sebagai Pematik II.
Acara yang dikemas santai namun berbobot ini dihadiri oleh beragam kalangan, mulai dari pegiat ormas, mahasiswa, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Diskusi berfokus pada refleksi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Bungo, sekaligus mengupas tantangan demokrasi elektoral, partisipasi pemilih, dan fenomena kapitalisme politik yang kian mencuat.
Dalam pemaparannya, Armidis, S.Pd. mengungkapkan adanya penurunan partisipasi pemilih di Kabupaten Bungo antara Pemilihan Legislatif dan Pilkada 2024.
“Partisipasi masyarakat pada Pileg mencapai 84 persen, sementara di Pilkada turun menjadi sekitar 75 persen. Ini perlu menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya penurunan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada proses politik lokal,” ujarnya.
Menurut Armidis, kondisi tersebut menjadi sinyal penting bagi semua pihak untuk memperkuat peran civil society dalam membangun kesadaran politik warga. Ia menegaskan, pendidikan politik harus diarahkan pada pembentukan warga negara yang berpikir kritis dan berdaya.
“Kita perlu menumbuhkan kembali tradisi berpikir kritis agar pemilih menjadi subjek dalam politik, bukan sekadar objek yang mudah diarahkan oleh kepentingan elite,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. H. Khairun A. Roni menyoroti fenomena kapitalisme politik yang semakin menguat dalam praktik demokrasi elektoral. Ia menilai bahwa baik sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki potensi penyimpangan apabila tidak dibarengi dengan integritas dan kesadaran politik publik yang kuat.
“Kalau pemilihan langsung sarat dengan money politics, dan pemilihan tidak langsung juga bisa menjadi ruang transaksi, maka yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana menekan dua-duanya melalui reformasi sistem dan pengawasan publik,” tegasnya.
Diskusi yang berlangsung dinamis ini juga menjadi ajang refleksi bagi peserta untuk melihat kembali praktik demokrasi lokal di Bungo. Pelaksanaan Pilkada 2024 disebut memberikan banyak pelajaran berharga, terutama terkait evaluasi penyelenggaraan yang masih menghadapi tantangan teknis dan kultural, dinamika perilaku politik kandidat, serta pentingnya peningkatan literasi politik masyarakat.
Bagi KPU Kabupaten Bungo, penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi bagian dari proses evaluasi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pemilihan umum di daerah. Penyelenggara pemilu terus berkomitmen menjaga profesionalitas, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkesinambungan.
Acara ditutup dengan pesan kolaboratif dari para peserta dan narasumber agar seluruh elemen — masyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta penyelenggara pemilu — bersinergi memperkuat pondasi demokrasi di daerah.
“Pilkada bukan sekadar soal siapa yang menang, tapi tentang seberapa kuat masyarakat memahami makna demokrasi yang sesungguhnya,” tutup Armidis.
Reporter: NUSAREPORT Bungo
Editor: Redaksi Nusarepor