OPINI : Prasetyo Budi
Di tengah dinamika politik yang semakin cepat dan sering kali penuh hiruk-pikuk, pendidikan politik kembali menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sudah menegaskan bahwa rakyat berhak mendapatkan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kebangsaan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta etika berpolitik. Artinya, pendidikan politik bukan sekadar program tambahan, tetapi hak dasar warga untuk memahami arah bangsa yang mereka tinggali.
Pendidikan politik yang dimaksud undang-undang bukan sekadar menghafal empat pilar kebangsaan atau mengikuti acara seremonial. Ia adalah proses pembelajaran yang membuat warga lebih mengerti bagaimana suara mereka menentukan kebijakan publik, bagaimana etika harus ditempatkan dalam setiap kontestasi, dan bagaimana partisipasi politik bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika rakyat memahami hal-hal ini, mereka tidak mudah terbawa arus misinformasi atau polarisasi yang merusak persatuan.
Partai politik memegang peran penting dalam proses ini. Mereka menerima dana bantuan negara berdasarkan perolehan suara pemilu, dan salah satu amanat penggunaannya adalah pendidikan politik untuk masyarakat. Dana ini bukan sekadar untuk menghidupkan organisasi, tetapi untuk memastikan bahwa setiap warga negara punya akses terhadap pengetahuan politik yang benar dan mencerahkan. Dalam ekosistem demokrasi, partai politik sejatinya adalah sekolah publik yang mendidik warganya agar mampu menjadi bagian dari proses perubahan.
Urgensi pendidikan politik semakin terasa hari ini ketika misinformasi mudah menyebar, debat publik sering terjebak permusuhan, dan banyak warga ,terutama anak muda merasa tidak punya keterhubungan dengan politik. Tanpa literasi yang kuat, ruang demokrasi bisa dipenuhi oleh emosi, bukan informasi. Di sinilah pentingnya pendidikan politik yang mampu hadir secara lebih kreatif, lebih dekat dengan keseharian, dan lebih relevan bagi masyarakat luas.
Pendidikan politik juga tidak harus berlangsung di ruang formal. Justru ia lebih efektif ketika hadir di komunitas, kampung, ruang dialog lintas kelompok, maupun platform digital tempat anak muda aktif berinteraksi. Pendekatannya bisa melalui diskusi tematik, konten edukatif, kelas kebangsaan, hingga kegiatan kreatif yang membuat politik terasa inklusif dan membumi.
Untuk mewujudkannya, partai politik, pemerintah, komunitas, dan warga perlu melihat pendidikan politik sebagai gerakan kolektif. Bukan sekadar program yang dilaporkan, tetapi usaha berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang melek informasi, berani berdialog, dan mampu berpikir kritis. Ketika pendidikan politik dijalankan dengan cara yang jujur dan inklusif, kepercayaan publik akan tumbuh, dan demokrasi berkembang lebih sehat.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi kita sangat ditentukan oleh sejauh mana rakyat mengerti apa yang mereka hadapi dan pilih. Pendidikan politik memberi ruang bagi rakyat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam perjalanan bangsa. Jika ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, politik tidak lagi dipandang sebagai arena pertarungan semata, tetapi sebagai jalan bersama untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik