Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahun baru di Tapanuli Selatan. (Foto: Facebook Prabowo)
NUSA REPORT – Jakarta, 2 Januari 2026,- Presiden Prabowo Subianto memilih mengalihkan agenda malam pergantian tahun 2026 dari Aceh ke Tapanuli Selatan akibat cuaca ekstrem. Keputusan itu bukan sekadar perubahan lokasi, melainkan langkah simbolik yang dinilai menunjukkan kepekaan sosial pemerintah terhadap kondisi rakyat yang tengah dilanda bencana.
Alih-alih menghadiri agenda seremonial, Presiden Prabowo justru menghabiskan malam tahun baru bersama para korban bencana di Tapanuli Selatan. Kehadiran langsung kepala negara di tengah situasi darurat tersebut mendapat sambutan hangat masyarakat dan dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara saat rakyat menghadapi kesulitan.
Dalam sambutannya di hadapan para korban, Presiden Prabowo menyampaikan pesan yang menenangkan dan penuh empati. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan rakyatnya dalam situasi apa pun. “Percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkanmu sekalian. Kita akan tetap bersama,” tegas Presiden.
Pesan tersebut dinilai memberi penguatan psikologis bagi warga terdampak bencana yang tengah berupaya bangkit menyongsong tahun baru. Di tengah keterbatasan dan kehilangan, kehadiran Presiden dianggap memberi keyakinan bahwa negara benar-benar hadir, bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas.
Meski demikian, kritik terhadap kinerja pemerintahan tetap muncul di ruang publik. Mulai dari soal kecepatan respons, efektivitas program pemulihan, hingga tata kelola penanganan bencana. Kritik tersebut dipandang sebagai bagian dari kontrol demokratis yang sah dan perlu terus disuarakan.
Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa kritik tidak semestinya menafikan sepenuhnya kerja pemerintah maupun mengabaikan sambutan positif masyarakat di lapangan. Apresiasi dan kritik, menurut mereka, perlu berjalan beriringan agar kebijakan publik tetap berada di jalur yang benar.
Dalam perbandingan dengan pemerintahan sebelumnya, setidaknya ada dua hal yang dinilai menjadi pembeda kepemimpinan Prabowo. Pertama, tidak adanya indikasi pemeliharaan buzzer sebagai alat serangan politik. Kedua, tidak tampaknya penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk membungkam kritik.
Isu penangkapan massa aksi dalam sejumlah demonstrasi belakangan ini juga disorot. Namun, aparat menegaskan bahwa penindakan dilakukan terhadap tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum, bukan terhadap kritik atau penyampaian pendapat secara damai. Penegakan hukum tersebut disebut bertujuan melindungi kepentingan publik yang lebih luas.
Sementara itu, kasus pelaporan terhadap sejumlah tokoh publik, termasuk Roy Suryo, dinilai memiliki konteks berbeda. Pelaporan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang dikenal sebagai buzzer politik era sebelumnya, yang meskipun mengklaim sebagai pendukung Prabowo, dinilai masih membawa pola lama dalam berpolitik.
Pernyataan terbuka Ade Armando yang menyebut dukungannya kepada Prabowo semata karena Jokowi mendukung Prabowo juga menjadi penanda jelas adanya perbedaan basis dukungan politik. Hal ini semakin mempertegas garis pemisah antara loyalitas personal dan dukungan terhadap arah kepemimpinan itu sendiri.
Dengan berbagai dinamika tersebut, sebagian kalangan menilai Presiden Prabowo masih layak mendapatkan dukungan publik. Bukan karena tanpa kekurangan, melainkan karena dinilai masih menjaga keaslian kepemimpinan dan belum terjebak pada praktik politik yang mengandalkan kebisingan buzzer dan kriminalisasi kritik.
Di tengah tantangan awal pemerintahan dan ekspektasi publik yang tinggi, konsistensi sikap inilah yang dinilai akan menjadi penentu kepercayaan masyarakat ke depan.
NUSA REPORT — membaca kekuasaan dengan jernih, merawat harapan publik dengan nalar.