NUSAREPORT- Bungo,- Pemerintah Kabupaten Bungo bergerak cepat menindaklanjuti kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) bersama Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo, pemerintah daerah menggelar operasi pasar gas subsidi sebagai langkah konkret menjaga ketersediaan stok sekaligus menstabilkan harga di tingkat konsumen.

Operasi pasar ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 Februari 2026, di sejumlah titik strategis yang dinilai memiliki tingkat kebutuhan tinggi dan potensi kerawanan distribusi. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran kegiatan antara lain Taman Hijau Pasar Muara Bungo, Kantor Camat Rimbo Tengah, Simpang 4 Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo, serta Simpang Tengek Kecamatan Bungo Dani. Setiap titik dijadwalkan melayani masyarakat dalam rentang waktu tertentu agar distribusi berjalan tertib dan merata.

Kepala Disperindagkop Kabupaten Bungo menyampaikan bahwa operasi pasar ini merupakan bagian dari upaya pengendalian pasokan dan harga, menyusul laporan kelangkaan LPG 3 kg yang memicu lonjakan harga di tingkat pengecer, bahkan sempat menembus kisaran Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per tabung. Kondisi tersebut dinilai memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran utama subsidi energi.

“Operasi pasar ini bertujuan memastikan LPG subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dengan harga sesuai ketentuan, yakni Rp18 ribu per tabung. Pemerintah daerah hadir untuk menjaga stabilitas distribusi dan mencegah spekulasi harga di lapangan,” ujarnya, Kamis 12/2

Dalam pelaksanaannya, masyarakat diwajibkan membawa fotokopi KTP atau Kartu Keluarga sebagai syarat pembelian, dengan ketentuan satu orang hanya berhak mendapatkan satu tabung gas. Kebijakan ini diterapkan guna mencegah penimbunan dan memastikan distribusi tepat sasaran. Pemerintah daerah juga melibatkan agen resmi sebagai mitra distribusi agar rantai pasok tetap terkendali dan transparan.

Sementara itu, Bagian Perekonomian Setda Bungo menegaskan bahwa operasi pasar bukan sekadar langkah reaktif, tetapi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah dan perlindungan daya beli masyarakat. LPG 3 kg memiliki peran vital dalam aktivitas rumah tangga kecil, UMKM, hingga sektor informal, sehingga ketersediaannya harus dijaga secara berkelanjutan.

Pemkab Bungo juga terus berkoordinasi dengan Pertamina serta para agen dan pangkalan resmi untuk memantau distribusi harian, memetakan titik rawan kelangkaan, serta memperketat pengawasan di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu mencegah praktik penyelewengan distribusi yang kerap menjadi penyebab utama kelangkaan dan lonjakan harga.

Masyarakat menyambut positif langkah cepat pemerintah daerah tersebut. Warga berharap operasi pasar dapat dilakukan secara berkala, khususnya menjelang momen-momen tertentu yang biasanya memicu lonjakan permintaan, seperti hari besar keagamaan atau musim panen, sehingga krisis gas melon tidak kembali terulang.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Bungo menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan energi bersubsidi, melindungi kepentingan masyarakat kecil, serta memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah dinamika distribusi energi nasional.

NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *