NUSAREPORT- Muara Bungo, 5 Agustus 2026 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bungo memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang diselenggarakan BPBD Kabupaten Bungo, Rabu (5/8/2026), sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau.
Rakor dihadiri unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, OPD terkait, para camat, TNI, Polri, Kejaksaan, Manggala Agni, BMKG, dunia usaha, pemerintah dusun, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Bungo menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pembangunan daerah. Karena itu, penanganan Karhutla harus mengedepankan pencegahan, deteksi dini, respons cepat, serta kolaborasi seluruh pihak.
“Berdasarkan hasil pemantauan hingga 3 Agustus 2026, terdapat 85 titik hotspot di Kabupaten Bungo. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ujar Sekda.
Selain itu, selama Juli 2026 telah terjadi beberapa kejadian kebakaran lahan di Kecamatan Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas, Rimbo Tengah, dan Bathin III dengan total luas lahan terdampak sekitar 8 hektare, yang seluruhnya berhasil ditangani oleh tim di lapangan.
Sekda meminta seluruh instansi terkait meningkatkan patroli terpadu di wilayah rawan, mempercepat verifikasi hotspot maksimal 24 jam setelah terdeteksi, mengaktifkan Pos Siaga Karhutla, memperkuat koordinasi dengan pemerintah dusun, perusahaan, serta Masyarakat Peduli Api (MPA), dan memastikan seluruh sarana serta prasarana pemadaman selalu dalam kondisi siap digunakan.
Ia juga mengingatkan perusahaan perkebunan maupun kehutanan agar memenuhi kewajiban pencegahan kebakaran di wilayah konsesinya, sementara para camat dan rio diminta terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung penanganan kebencanaan. Saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap penyempurnaan dan dalam waktu dekat akan diuji coba dalam versi beta. Aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat pelaporan kejadian, koordinasi antarinstansi, serta penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Bungo melaporkan berbagai langkah yang telah dilakukan, di antaranya sosialisasi bahaya Karhutla secara langsung maupun melalui media sosial, pemantauan hotspot setiap hari, koordinasi lintas sektor, penetapan Status Siaga Karhutla Kabupaten, serta pelaksanaan ground check dan pemadaman pada setiap laporan kejadian.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan semaksimal mungkin selama musim kemarau 2026. Pencegahan dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Lojer. BPBD-Kesbangpol)
