NUSAREPORT- Jakarta, Pemilu 2029 memang masih beberapa tahun lagi. Namun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai membangun fondasi pengawasan sejak sekarang, terutama untuk menghadapi perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam politik.
Ruang digital kini tidak lagi sekadar menjadi tempat bertukar informasi. Media sosial telah berkembang menjadi arena pembentukan opini, penyebaran pesan politik hingga pertarungan narasi yang dapat berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan ruang politik konvensional.
Di ruang inilah Bawaslu melihat tantangan baru. Hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, deepfake, manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga ancaman siber berpotensi memengaruhi persepsi publik dalam waktu singkat.
Anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan perubahan tersebut membuat pengawasan pemilu tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional.
“Bawaslu harus mampu hadir bukan hanya di lapangan, tetapi juga di ruang digital,” ujar Puadi dalam rangkaian kegiatan Bawaslu Campus Connect bertema Generasi Digital, Demokrasi Transparan.
Menurut dia, perkembangan teknologi memang membuka peluang besar untuk membuat pengawasan lebih cepat, transparan, efisien dan berbasis data. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila teknologi digunakan secara etis dan disertai partisipasi masyarakat.
Karena itu, Bawaslu mulai membangun ekosistem pengawasan yang menghubungkan berbagai sistem digital. Di antaranya Sistem Informasi Pengawasan (Siwaslu), sistem pelaporan dugaan pelanggaran, serta Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
Transformasi itu tidak berhenti pada pemindahan pekerjaan manual ke sistem elektronik. Bawaslu mulai mendorong pola kerja yang lebih berbasis data, mampu membaca risiko dan, pada tahap tertentu, bersifat prediktif.
Langkah tersebut menjadi penting karena karakter pelanggaran di ruang digital berbeda dengan pelanggaran yang terjadi secara konvensional. Informasi yang bermasalah dapat menyebar dalam hitungan menit, sementara konten hasil rekayasa AI semakin sulit dibedakan dari materi asli.
Bawaslu bahkan tengah mengembangkan pendekatan Cyber Election Monitoring sebagai bagian dari paradigma baru pengawasan ruang siber menjelang Pemilu 2029. Langkah ini menunjukkan bahwa arena pengawasan pemilu ke depan tidak hanya berada di tempat pemungutan suara, tetapi juga di platform digital tempat opini publik dibentuk.
Di tengah perubahan tersebut, perguruan tinggi ditempatkan sebagai salah satu mitra strategis. Melalui Bawaslu Campus Connect, Bawaslu tidak hanya ingin menjadikan kampus sebagai tempat sosialisasi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi untuk riset, pengembangan gagasan dan pencarian solusi pengawasan.
Mahasiswa didorong tidak berhenti sebagai pengguna media sosial. Mereka diharapkan menjadi agen literasi digital, pengawas partisipatif sekaligus inovator yang dapat melahirkan solusi teknologi untuk memperkuat demokrasi.
Peran itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari tidak ikut menyebarkan informasi palsu, melakukan pemeriksaan fakta, melaporkan dugaan pelanggaran hingga melakukan riset mengenai persoalan kepemiluan.
Bagi Bawaslu, keterlibatan masyarakat menjadi kebutuhan karena luasnya ruang digital tidak mungkin diawasi oleh lembaga pengawas seorang diri.
“Bawaslu tidak mungkin mengawasi seluruh ruang digital seorang diri,” kata Puadi dalam kegiatan Bawaslu Campus Connect di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jumat (7/8/2026).
Karena itu, pengawasan digital membutuhkan keterlibatan mahasiswa, akademisi, media, komunitas digital dan masyarakat sipil. Literasi digital menjadi bagian penting agar masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mengenali informasi yang menyesatkan dan memahami konsekuensi politik dari penyebaran sebuah konten.
Langkah Bawaslu tersebut berjalan beriringan dengan persiapan menghadapi Pemilu 2029. Salah satu instrumen yang mulai disiapkan adalah pemetaan kerawanan sebagai dasar menentukan strategi pencegahan.
Pengalaman Pemilu 2024 menjadi salah satu bahan penting dalam membaca potensi persoalan pada pemilu berikutnya. Bawaslu sebelumnya telah menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai instrumen deteksi dini untuk memetakan potensi pelanggaran dan menentukan langkah pencegahan.
Puadi menyebut penyusunan instrumen kerawanan untuk menghadapi Pemilu 2029 akan mempertimbangkan dinamika serta catatan penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilu Serentak 2024.
Dengan pemetaan tersebut, pengawasan diharapkan tidak hanya bergerak setelah pelanggaran terjadi. Data dan pengalaman pemilu sebelumnya dapat digunakan untuk menentukan wilayah, tahapan maupun isu yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Pendekatan semacam ini sekaligus menggeser orientasi pengawasan dari sekadar menindak pelanggaran menuju pencegahan sejak dini. Bawaslu bahkan sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan mencegah pelanggaran terjadi.
