NUSAREPORT-Pos Surabaya, Selasa 10/11/2026,- Apakah jurnal ilmiah harus terindeks Scopus agar diakui berkualitas dan memiliki reputasi internasional. Pertanyaan ini terus menjadi perdebatan di lingkungan perguruan tinggi. Sebagian akademisi menilai indeksasi Scopus penting untuk memperluas jangkauan penelitian dan meningkatkan daya saing ilmuwan Indonesia. Namun, kalangan lain mengingatkan bahwa kualitas penelitian tidak boleh hanya diukur dari nama jurnal atau pangkalan data tempat artikel diterbitkan.
Perdebatan tersebut kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola dan integritas publikasi ilmiah nasional. Salah satu momentum terbarunya adalah Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah (KTJI) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Universitas Ciputra, Surabaya, Senin (9/11/2026).
KTJI merupakan forum nasional yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, pengelola jurnal, peneliti, penerbit, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas peningkatan mutu, tata kelola, akreditasi, serta integritas publikasi ilmiah. Mengusung tema “Memperkuat Integritas Tata Kelola Publikasi Ilmiah Indonesia”, forum perdana ini menjadi ruang konsolidasi untuk membenahi ekosistem jurnal nasional sekaligus memperkuat daya saing publikasi Indonesia di tingkat internasional.
Dalam forum tersebut, Kemdiktisaintek menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sekitar 29.076 jurnal ilmiah nasional. Lebih dari 16.000 jurnal telah terakreditasi, tetapi hanya sekitar 1,5 persen yang mencapai peringkat SINTA 1. Sekitar 70 persen jurnal lainnya masih terkonsentrasi pada peringkat SINTA 4, 5, dan 6.
Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dikutip Kemdiktisaintek, Indonesia menghasilkan 259.849 dokumen publikasi ilmiah internasional selama periode 2019–2023. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas publikasi ilmiah Indonesia, tetapi peningkatan jumlah publikasi tetap perlu diikuti penguatan kualitas penelitian dan integritas penerbitannya.
Bagi kalangan yang mendukung indeksasi internasional, Scopus dinilai memiliki peran penting dalam memperluas pengakuan dan jangkauan karya ilmiah. Dekan Fakultas Hukum President University, Fennieka Kristianto, dalam forum Academia Lawfest 2025 menjelaskan bahwa Scopus dan SINTA memiliki cakupan berbeda. SINTA merupakan bagian dari sistem pemetaan publikasi ilmiah nasional, sedangkan Scopus memiliki jangkauan internasional.
Fennieka menilai indeksasi Scopus memberikan nilai tambah bagi publikasi yang ingin menjangkau komunitas akademik global. Menurutnya, pengakuan internasional tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian akademik tertentu. Meski demikian, ia tidak menempatkan jurnal nasional terakreditasi sebagai publikasi yang tidak bermutu. Jurnal SINTA tetap memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Dari sisi pengelola indeks, Elsevier sebagai penerbit dan pengelola Scopus menjelaskan bahwa seleksi jurnal dilakukan melalui sejumlah kriteria. Penilaian mencakup kebijakan editorial, proses penelaahan sejawat atau peer review, kontribusi akademik, kualitas isi, keteraturan penerbitan, serta ketersediaan jurnal secara daring.
Scopus juga memiliki mekanisme evaluasi ulang terhadap jurnal yang telah terindeks. Artinya, sebuah jurnal tidak otomatis mempertahankan status indeksasi apabila tidak mampu menjaga standar dan kualitas penerbitannya. Indeksasi memberikan pengakuan terhadap jurnal berdasarkan proses seleksi, tetapi tidak menjamin bahwa setiap artikel di dalamnya bebas dari kekeliruan atau persoalan integritas.
Namun, menjadikan Scopus sebagai tolok ukur utama juga menuai kritik. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Tri Setiady, dalam diskusi Academia Lawfest 2025 menilai orientasi publikasi yang terlalu bertumpu pada indeks internasional dapat menggeser perhatian dari substansi penelitian.
Menurut Tri, penelitian yang mengangkat persoalan lokal dan nasional juga membutuhkan ruang publikasi serta pengakuan akademik. Ia mengingatkan bahwa biaya publikasi internasional dapat menjadi hambatan bagi sebagian peneliti dan perguruan tinggi, terutama yang memiliki keterbatasan pendanaan.
“Publikasi lokal kita perlu punya indikator alternatif agar penilaian tidak semata-mata berfokus pada publikasi internasional, melainkan juga penguatan jurnal nasional,” ujarnya.
Pandangan kritis tersebut juga sejalan dengan prinsip San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), sebuah deklarasi internasional tentang reformasi penilaian penelitian. DORA mengingatkan bahwa indikator berbasis jurnal, seperti Journal Impact Factor, tidak semestinya digunakan sebagai pengganti penilaian terhadap kualitas artikel maupun kontribusi individu peneliti. Substansi karya ilmiah harus tetap menjadi perhatian utama.
Perdebatan ini bukan berarti indeksasi internasional tidak penting. Persoalannya terletak pada cara menggunakan indeksasi sebagai salah satu indikator, bukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan akademik.
Pakar publikasi ilmiah, drg. Ferry Sandra, Ph.D., Direktur Eksekutif Prodia Education Research Institute, juga mengingatkan peneliti agar tidak terjebak mengejar jumlah publikasi. Dalam kegiatan Scopus Class 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 6 November 2026, ia menekankan pentingnya kualitas penelitian dan kontribusi ilmiah.
“Jadi kita tidak compete sama number ya, kita compete sama quality. Jadi kualitas itu makanya harus diutamakan,” ujar Ferry, sebagaimana diberitakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V pada 7 November 2026.
Ferry juga mengingatkan peneliti untuk berhati-hati terhadap jurnal predator, yakni penerbit yang menawarkan publikasi dengan proses penelaahan tidak jelas atau tidak memenuhi kaidah akademik. Tawaran artikel langsung diterima dalam waktu sangat singkat, tanpa proses evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan, patut dicermati.
Selain reputasi penerbit, peneliti perlu memeriksa kesesuaian ruang lingkup jurnal, transparansi proses peer review, kebijakan etika publikasi, dan status indeksasi yang benar-benar masih berlaku. Biaya publikasi atau Article Processing Charge (APC) juga perlu diperhatikan. Namun, tidak semua jurnal Scopus mengenakan APC, dan keberadaan biaya publikasi sendiri tidak otomatis menunjukkan bahwa sebuah jurnal merupakan jurnal predator.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, pemerintah mulai memperkuat landasan regulasi untuk meningkatkan kualitas jurnal nasional. Dalam rangkaian KTJI 2026, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
Peraturan yang telah berlaku sejak 7 Juli 2026 itu menggantikan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018. Regulasi baru menetapkan dua standar akreditasi, yakni tata kelola jurnal dan mutu artikel ilmiah. Peringkat akreditasi juga disederhanakan dari enam menjadi empat, dengan masa berlaku akreditasi selama lima tahun.
Pemantauan terhadap jurnal terakreditasi dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan masyarakat yang terverifikasi atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar penurunan peringkat, pembekuan sementara, hingga pencabutan status akreditasi sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan tersebut, Brian menegaskan bahwa publikasi ilmiah tidak semestinya hanya menjadi sarana memenuhi persyaratan kenaikan jabatan akademik. Jurnal harus menjadi ruang untuk menguji, memperdebatkan, mengoreksi, dan mengembangkan pengetahuan. Karena itu, kualitas peer review, kejujuran akademik, etika editorial, serta pencegahan manipulasi sitasi menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas publikasi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan juga menekankan bahwa integritas jurnal harus dibangun dari hulu hingga hilir. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada penulis, tetapi juga editor, penelaah, pengelola jurnal, penerbit, dan institusi perguruan tinggi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Ahmad Najib Burhani mengingatkan bahwa jurnal ilmiah merupakan simpul penting dalam perkembangan pengetahuan. Jurnal yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu kepercayaan terhadap hasil penelitian dan pemanfaatannya bagi pengembangan inovasi.
Scopus dapat menjadi salah satu pintu untuk memperluas pengakuan global. Namun, mutu ilmu pengetahuan tidak cukup ditentukan oleh indeksasi, peringkat jurnal, atau jumlah sitasi. Kejujuran penelitian, ketepatan metodologi, kebaruan gagasan, kualitas penelaahan, dan manfaat hasil penelitian tetap menjadi ukuran yang tidak boleh diabaikan.*Sumber : diolah dari berbagai sumber untuk Nusareport.Com
